JawaPos Radar | Iklan Jitu

Gelombang Penolakan PP tentang PPPK Semakin Kencang

05 Desember 2018, 11:10:48 WIB | Editor: Estu Suryowati
Gelombang Penolakan PP tentang PPPK Semakin Kencang
ILUSTRASI. Setelah mencermati PP tersebut, Ramli mengatakan ada banyak pasal yang krusial. (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus mengalir. Kali ini disuarakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim menyebut, PP tersebut malah berpotensi menjadi kado pahit bagi para guru honorer.

"Tadi pagi saya mendapatkan salinan PP tentang PPPK itu," katanya saat dihubungi, Rabu (5/12).

Setelah mencermati PP tersebut, Ramli mengatakan ada banyak pasal yang krusial. Pasal krusial itu berpotensi membuat guru honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS gigit jari.

Di antaranya adalah masa kontrak kerja minimal satu tahun dan dapat diperpanjang lagi jika masih dibutuhkan. Menurut dia ketentuan ini rentan bagi guru.

Misalnya, mereka harus memproses perpanjangan masa kerja lagi. Nah pada proses ini rentan terjadi pungutan.

Kemudian ada ketentuan soal sertifikat profesi. PPPK menuntut adanya sertifikat profesi guru. Padahal banyak guru honorer yang belum memiliki sertifikat.

Mereka ingin ikut sertifikasi tetapi prosesnya rumit. Padahal banyak di antara mereka yang sudah mengajar bertahun-tahun.

Meskipun begitu Ramli melihat ada aspek positif dalam PP tentang PPPK tersebut. Misalnya tidak ada pembatasan usia pendaftaran maksimal 35 tahun, layaknya rekrutmen CPNS baru.

Kemudian adanya kepastian gaji dan tunjangan dengan besaran seperti PNS. Sebelumnya keberadaan PP tentang PPPK itu juga diprotes kalangan guru honorer.

Bahkan mereka mendaftarkan gugatan atas PP tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Bertindak sebagai kuasa hukum guru honorer tersebut adalah Andi M. Asrun.

"Para guru honorer merasa kecewa karena Presiden Jokowi tidak menerbitkan PP untuk secara khusus mengatur soal guru tidak tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer," katanya. Sebaliknya dia menilai PP tersebut hanya untuk umumnya calon pegawai honorer secara umum. Andi sangat menyayangkannya, apalagi PP itu diumumkan di HUT PGRI di Cibinong, Bogor.

Dia menegaskan PP 49/2018 itu bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para guru honorer sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dia juga menyebutkan PP tersebut tidak bisa dieksekusi atau dijalankan segera. Sebab harus menunggu masa transisi selama dua tahun. Dia lantas menyebutkan ketentuan lain yang tidak rasional atau cacat hukum di dalam PP tentang PPPK itu.

(wan/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up