alexametrics

JK Tegaskan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Terlarang

Beri Solusi soal Papua
5 September 2019, 14:11:34 WIB

JawaPos.com – Wapres Jusuf Kalla berpendapat soal penyelesaian persoalan di Papua. JK mengingatkan bahwa pada prinsipnya masyarakat Papua sama seperti warga di provinsi lain di tanah air. Mereka juga butuh perhatian dan pembangunan yang baik.

“Tapi, ada sesuatu yang kadang kala lebih tinggi dari itu, yakni harga diri,” terangnya saat ditemui di kantor Wapres Rabu (5/9).

Bila ada ucapan rasialis, misalnya, tentu akan menyinggung harga diri masyarakat setempat. ”Sama seperti kalau sebuah daerah dikatakan apa (rasial) pasti tersinggung juga,” lanjutnya. Persoalan rasialisme tersebut sebenarnya sudah selesai tatkala Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya meminta maaf atas ketersinggungan masyarakat Papua.

Belajar dari kasus Papua, JK meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan nilai-nilai luhur yang ada. Salah satunya, berkata-kata dengan sopan terhadap siapa pun yang ditemui. Ketika kita sopan terhadap orang lain, kesalahpahaman hingga ketersinggungan bisa dihindari.

JUSUF KALLA (JAWA POS)

Berkenaan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana, JK mengingatkan, hal itu terlarang. Sudah ada aturan mengenai bendera. Ada larangan mengibarkan bendera-bendera yang menjadi lambang kelompok atau organisasi terlarang maupun kelompok separatis. Misalnya, PKI, HTI, DI/TII, GAM, dan OPM.

Bila masih ingin mengibarkannya, menurut JK, bendera tersebut harus diubah menjadi berbeda. Menjadi lambang persatuan sebuah daerah. Perubahan bendera itu sudah pernah terjadi di Aceh sehingga pemerintah mengizinkan untuk tetap berkibar.

Bantuan Kemensos

Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengantongi data sementara korban sosial kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Tercatat ada 419 rumah dan usaha mikro yang mengalami kerusakan. Perinciannya, 224 di Papua dan 195 di Papua Barat, yang meliputi 165 di Manokwari dan 30 di Sorong.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan, data mungkin bisa bertambah. Sebab, pendataan masih berjalan. “Itu hasil sementara dalam tiga hari terakhir saat saya ke Papua Barat dan pak direktur ke Papua,” ucapnya kemarin.

Data tersebut langsung diverifikasi dan divalidasi tim. Dengan begitu, dana dapat dicairkan secepatnya. Harry menerangkan, besaran dana bantuan bergantung jenis dan berat kerusakan. Untuk usaha yang hancur, korban akan menerima dana bantuan maksimal Rp 5 juta. Sedangkan rumah rusak berat maksimal Rp 25 juta. Dana stimulan untuk pemulihan itu ditargetkan cair minggu depan.

“Selain itu, ada santunan bagi korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan korban luka Rp 5 juta,” ungkap Harry. Korban tersebut, lanjut dia, tidak termasuk mereka yang diduga menjadi pelaku kerusuhan. “Ini benar-benar untuk yang jadi korban terdampak kerusuhan,” sambungnya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Muhamad Safii Nasution menambahkan, bantuan berupa sandang dan pangan juga sudah disalurkan untuk para pengungsi demo anarki yang ada di Lanal 10 Papua. Tercatat, dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 3 September 2019, sebanyak 9.282 orang mengungsi ke sana. “Jumlahnya fluktuatif,” katanya.

Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan pendampingan sosial bagi para korban terdampak. Menurut Safii, para korban tak hanya membutuhkan bantuan sandang pangan, tapi juga pemulihan secara psikososial. Konselor dari Tagana dan petugas Pelopor Perdamaian yang ada di Jayapura akan ditugaskan di sana.

Rekonstruksi dan perbaikan bangunan pemerintah maupun fasilitas publik yang rusak di Papua diperkirakan menelan biaya ratusan miliar rupiah. Dari sisi kebutuhan anggaran, bangunan pemerintah yang rusak akan direkonstruksi dengan perkiraan anggaran Rp 100 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN.

Sementara itu, kios dan rumah penduduk yang rusak akan dibangun lagi dengan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan presiden,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemarin.

Basuki telah meninjau kondisi Jayapura pada Selasa (3/9). Beberapa bangunan yang dia tinjau antara lain kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura, kantor Grapari Telkomsel, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, kantor Perum LKBN Antara, dan Lapas Kelas II Abepura.

“Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan akibat demo kemarin. Mudah-mudahan kalau sudah diinventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani,” ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (mia/fia/bet/nat/den/tau/byu/syn/c10/c9/c7/c22/oni)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads