alexametrics

Sesuai UU, Kemenag Tidak Kelola Visa Haji Mujamalah

5 Juli 2022, 14:59:50 WIB

JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan, tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah. Kewenangan Kemenag hanya pengelolan visa haji kuota Indonesia. Di dalamnya terdapat visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di dalamnya dijelaskan bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sesuai undang-undang, Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” kata Hilman kepada wartawan, Selasa (5/7).

“Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambungnya.

Adapun terkait teknis keberangkatannya, pemegang visa mujamalah harus terbang ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hal itu sesuai dengan Ayat (2) pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2019.

“Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PIHK,” jelasnya.

Kemudian pada Ayat (3) pasal 18 mengatur bahwa PIHK yang memberangkatkan WNI dengan kategori mendapat undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri Agama.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan

Saksikan video menarik berikut ini: