JawaPos Radar

Masyarakat Tak Perlu Khawatir BSSN, Soal Privasi ada UU ITE

05/06/2017, 20:23 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Masyarakat Tak Perlu Khawatir BSSN, Soal Privasi ada UU ITE
ilustrasi keamanan cyber ()
Share this

JawaPos.com - Masyarakat tampaknya tak perlu khawatir dengan adanya lembaga baru Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Sebab, hak atau privasi mereka tetap terjamin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Privasi warga sedikit sudah ada di UU ITE," ujar Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi kepada JawaPos.com, Senin (5/6).

Lagi pula kata Bobby, BSSN hanya mengurus dalam ranah instansi negara. Sementara yang menangani kejahatan siber untuk publik adalah Polri.

Namun terkait privasi warga, kata Bobby, akan diatur lebih rigid dalam undang-undang tersendiri. "Itu intersepsi, baru mau dibikin undang-undangnya," ucap politikus Partai Golkar itu.

Rekan satu komisi Bobby, Sukamta menambahkan, hak-hak warga negara sangat jelas dijamin di dalam UUD 1945. Itu jelas adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab. 

"Jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu," tegas Sukamta.

Tentu saja dalam aplikasinya, Komisi I DPR akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada BSSN untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar. 

"Sebaiknya masyarakat juga bersama-sama melakukan pengawasan secara kritis," pungkas Sukamta.

Di sisi lain, Arwani Thomafi menjelaskan bahwa dari nomenklatur kelembagaan, BSSN sejatinya merupakan perluasan wewenang dan tupoksi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang terbatas pada pengamanan data dan informasi (persandian).

Penataan organisasi BSSN katanya harus menjadi perhatian. Apalagi jika dilakukan 'bedol desa' SDM dari Dirjen Aptika ke BSSN dimana infrastruktur BSSN akan menggunakan infrastruktur Lemsaneg. 

"Sebab jika tidak, selama tahun pertama pembukaan akan disibukkan dengan penataan organisasi semata dan belum melakukan kerja," tuturnya.

Dampak lain, berdirinya BSSN juga berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. 

Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi Lemsaneg dalam naskah akademik dan draf RUU tersebut secara kelembagaan telah diubah dan meluas menjadi BSSN.

"Jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber," jelasnya.

Terkait dengan pernah disebutnya bahwa badan siber akan diberikan mengurusi masalah hoax, tugas ini tidak tepat jika menjadi urusan BSSN. 

Masalah hoax menurut Arwani harus tetap menjadi urusan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber. Apalagi di tahun-tahun pertama, BSSN dipastikan akan disibukkan dengan penataan organisasi," tukas politikus PPP itu.

Bobby melanjutkan, urgensi BSSN sejatinya untuk mengoordinasikan keamanan siber instansi-instansi negara, termasuk lembaga-lembaga pelayanan publik. 

Polisi memiliki desk cyber crime, BIN baru memiliki deputi VI cyber intelligence, militer juga memiliki desk cyber, yang mana semuanya perlu dikoordinasikan melalui BSSN.

"Kita menunggu penjelasan pemerintah, minggu ini dijadwalkan rapat dengan Lemsaneg. Hari selasa besok," pungkasnya. (dna/dms/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up