JawaPos Radar

ASN Harus Netral Pilkada Serentak, Melanggar Langsung Dipecat

05/01/2018, 18:04 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Asman Abnur
Menpan RB Asman Abnur (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pilkada serentak bakal dihelat tahun ini. Aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk bertindak netral alias tidak mendukung pasangan calon yang bakal bertarung di Pilkada.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), Asman Abnur mengatakan, ASN harus netral selama perhelatan Pilkada Serentak 2018. Termasuk Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan wakilnya 2019 mendatang.

Dia menerangkan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN, poin 1 menyatakan bahwa ASN harus berasaskan netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan memihak kepada kepentingan apa pun.

Asman mengingatkan, bagi ASN yang melanggar hal tersebut, ada sanksi yang ditentukan. Yakni diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 juga dijelaskan mengenai pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Poin 1E disebutkan pula mengenai PNS tidak boleh melakukan hal yang terlihat seperti menngampanyekan pasangan calon di sosial media.

"PNS dilarang mengunggah, menanggap (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi-misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial," kata Asman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/1).

Jika melanggar hal di atas, ASN dapat dikenakan sanksi moral dapat juga berupa hukuman disiplin. Karena itu Asman mengimbau untuk para ASN menjaga penyelenggaraan pesta politik tetap kondusif.

"Seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau indikasi ketidaknetralan," tutupnya.

(ce1/rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up