alexametrics

MAKI Minta KPK Usut 7 “Orang” Azis Syamsuddin Lain Selain Robin

4 Oktober 2021, 19:38:42 WIB

JawaPos.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di markas antirasuah. Sebab dalam persidangan perkara dugaan suap penanganan perkara Kota Tanjungbalai terungkap fakta, Azis memiliki delapan orang kepercayaan di KPK.

“Iya (akan minta KPK usut orang kepercayaan Azis Syamsuddin-Red),” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dikonfirmasi, Senin (4/10).

Sebab Boyamin menduga, mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju tidak bermain sendiri dalam penanganan kasus dugaan suap Tanjungbalai. Dia menduga, ada keterlibatan pihak lain yang membantu permainan Robin.

“Rasanya tidak mungkin bermain sendiri, tapi aku belum punya bukti siapa-siapa lainnya,” papar Boyamin.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan akan mengusut fakta persidangan dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara Kota Tanjungbalai. Sebab dalam persidangan terungkap, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut mempunyai delapan orang kepercayaan di KPK.

“Kami memastikan setiap fakta sidang tentu akan di kroscek ulang dengan keterangan saksi lain ataupun terdakwa,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengutarakan, keterangan yang terungkap di persidangan akan di dalami tim jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan. Hal ini akan didalami dengan saksi-saki lainnya.

“Sehingga keterangan saksi tersebut masih akan terus didalami oleh Tim Jaksa KPK dengan memanggil saksi-saksi lain yang relevan dengan pembuktian fakta-fakta dimaksud,” tegas Ali.

Dia memastikan, para saksi yang hadir juga akan dikonfirmasi melalui berbagai barang bukti yang ada dalam berkas perkara para terdakwa dimaksud.

“Harapannya tentu pada akhir sidang dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum. Sehingga dakwaan jaksa dapat terbukti dan perkara dapat dikembangkan lebih lanjut,” pungkas Ali.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kota Tanjung Balai, Yusmada menyampaikan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempunyai delapan orang kepercayaan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya, mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju yang kini terjerat dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara Kota Tanjungbalai.

Mulanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Heradian Salipi menanyakan pernyataan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, Syahrial yang menyebut Azis Syamsuddin memiliki delapan orang kepercayaan.

“Pak Syahrial pernah cerita nggak Azis punya delapan orang di KPK yang bisa digerakan azis Syamsuddin?,” tanya Jaksa KPK Heradian.

“Pernah pak,” jawab Yusmada.

Lantas Jaksa KPK mengonfirmasi hal tersebut, kalau salah aatu orang kepercayaan Azis di KPK adalah Stepanus Robin Pattuju. Hal ini pun dibenarkan Yusmada.

“Salah satunya Robin?,” telisik Jaksa KPK.

“Ya pak,” akui Yusmada.

Jaksa KPK Heradian kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 19, paragraf dua. Dalam BAP tersebut, Yusmada mengungkapkam kalau Syahrial bisa kenal dengan Robin, karena dibantu dengan Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI, karena dipertemukan di rumah Azis di Jakarta.

“Bahkan Syahrial juga mengatakan Azis punya delapan orang di KPK yang bisa digerakan oleh Azis untuk kepentingan Azis OTT atau amankan perkara. Salah satunya, Robin,” papar Jaksa.

Meski demikian, Yusmada mengklaim tidak mengetahui kepentingan Azis Syamsuddin dalam perkara rasuah Tanjungbalai.

“Kepentingan Azis Syamsuddin maksudnya apa?,” telisik Jaksa KPK.

“Saya nggak tahu,” pungkas Yusmada.

Dalam perkaranya, Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima uang senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu. Suap tersebut berkaitan dengan penanganan perkara di KPK.

Robin didakwa melanggar Pasal Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads