alexametrics

Kasus Brigadir J, PBHI inta Polisi Fokus pada Asas Due Proce of Law

4 Agustus 2022, 21:45:43 WIB

JawaPos.com – Pengungkapan kasus kematian Brigadir J telah mendapatkan perhatian serius oleh masyarakat. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Kepolisian, termasuk Kapolri yang membentuk Tim Khusus dari Bareskrim Mabes Polri.

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (BPN PBHI) Julius Ibrani mengatakan, titik kunci penyidikan dalam kerangka Pro Justitia yang merujuk pada asas due process of law adalah jika pemeriksaan dilakukan secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.

Salah satu prinsip utama adalah persamaan setiap orang di hadapan hukum, sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (1) UUD yang menyebutkan, ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

“Prinsip ini memandatkan makna bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan sama di muka hukum, sekalipun pejabat negara atau aparat,” ujar Julius dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (4/8).

Termasuk, lanjutnya, larangan perlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum. Setiap warga negara, dengan berbagai latar belakang seperti mahasiswa, aktivis LSM, Anggota TNI, Anggota Polri, Menteri, bahkan Presiden sekalipun, berkedudukan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Julius menjelaskan, dalam kerangka criminal justice system, konstruksi persamaan di mata hukum merujuk pada asas due process of law, yang juga wajib untuk dipatuhi dalam penyidikan kematian Brigadir J. Negara harus memastikan setiap pihak yang terlibat harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya, baik sebagai saksi atau tersangka.

Editor : Dimas Ryandi

Saksikan video menarik berikut ini: