alexametrics

MK Diminta Kabulkan Uji Materi UU KPK, Ini Alasannya

4 Mei 2021, 03:44:11 WIB

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU KPK hasil revisi itu dinilai menimbulkan permasalahan serius bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Indonesia Corruption Watch mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil dan uji materiil UU KPK baru,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (3/5).

Kurnia menyampaikan, keberadaan UU KPK baru telah menimbulkan problematika serius. Hal itu dapat dibuktikan dengan temuan Transparency International yang menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 merosot tajam.

“Secara sederhana, konteks turunnya IPK tersebut dapat dikaitkan dengan ketidakjelasan arah politik hukum pemberantasan korupsi pemerintah. Alih-alih memperkuat keberadaan KPK, yang dilakukan justru menggembosi seluruh kewenangan lembaga antikorupsi itu,” ungkap Kurnia.

Kurnia menyebut, Presiden dan DPR telah menihilkan nilai demokrasi saat membahas revisi UU KPK. Menurutnya publik sama sekali tidak dilibatkan, bahkan protes dengan aksi #ReformasiDikorupsi pun diabaikan begitu saja.

“KPK yang notabene pengguna regulasi tersebut juga hanya dianggap angin lalu. Tentu hal itu secara jelas bertentangan dengan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” beber Kurnia.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads