JawaPos Radar

Polri Evaluasi Biro Jasa Samsat

KASUS DITLANTAS

04/05/2014, 03:40 WIB | Editor: admin
Polri Evaluasi Biro Jasa Samsat
BERSIH-BERSIH : Kakorlantas Irjen Pol Pudji Hartanto (dua dari kanan) ketika meninjau Samsat Manyar Surabaya di ruang layanan Loket BPKB dan STNK.) Foto: Guslan Gumilang/Jawa Pos ()
Share this image

JAKARTA – Mabes Polri terus membenahi kinerja layanan kelalulintasan menyusul hasil operasi senyap. Setelah memutasi sejumlah perwira menengah (pamen) Ditlantas Polda Jatim dan Polda Metro Jaya, kepolisian bakal mengevaluasi biro jasa maupun calo yang masih beroperasi di lingkungan samsat.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan bahwa Polri bakal mengevaluasi para calo maupun biro jasa yang ada di samsat. Selama ini, biro jasa memang tidak dilarang sehingga terkesan legal. ”Yang terkait anggota Polri itu dievaluasi. Kalau perlu diperbaiki, kami perbaiki,” terang Ronny Sabtu (3/5).

Namun, saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Divpropam Polri. Ronny mengingatkan, yang ada di samsat bukan hanya Polri. Ada beberapa instansi lain yang menyatu dalam organisasi samsat. Salah satunya dinas pendapatan daerah (dispenda). Yang jelas, penertiban tersebut pasti menjadi masukan untuk evaluasi manajemen di samsat.

Soal mutasi bedol desa pamen di Ditlantas Polda Jatim dan Polda Metro Jaya, Ronny awalnya mengelak bahwa hal tersebut terkait dengan operasi senyap Divpropam Polri. Menurut dia, mutasi tersebut merupakan hal lumrah yang rutin dilakukan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ronny belakangan mengakui bahwa ada penyebab khusus untuk mutasi tersebut. Namun, dia tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ada pelanggaran oleh para perwira itu. Hingga saat ini, belum ada indikasi pelanggaran pidana dalam operasi maupun mutasi bedol desa tersebut. ”Kalaupun ada pelanggaran, kemungkinannya adalah pelanggaran disiplin atau kode etik profesi,” lanjut mantan Kapolwiltabes Surabaya itu.

Sementara itu, langkah Polri memutasi jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya dan Polda Jatim mendapat apresiasi dari Kompolnas maupun Indonesia Police Watch (IPW). Namun, anggota Kompolnas M. Nasser menganggap bahwa kepolisian masih setengah hati dalam menindak anggotanya yang dicurigai melanggar. Polri enggan mengumumkan ke publik, tidak mau mengekspos kejadian yang sebenarnya. ”Padahal, yang dilakukan itu (mutasi, Red) benar sekali,” ujar dia kemarin.

Menurut Nasser, Divhumas Polri harus menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi di dua institusi tersebut. ”Hindari jawaban normatif dari humas. Bukan saatnya lagi jawaban normatif,” ucap dia. Berdasar penelusuran Kompolnas, mutasi bedol desa sangat jarang terjadi. Artinya, lanjut Nasser, dalam pemeriksaan terhadap para perwira itu, dugaan persekongkolan sangat besar.

Nasser merekomendasikan Polri tidak sekadar memutasi. Jika mereka hanya dimutasi, tidak akan ada efek jera terhadap anggota lain. Bakal muncul persepsi di kalangan anggota Polri, jika melanggar, mereka hanya akan dikotak dalam waktu tertentu dengan dimutasi ke kawasan terpencil. (byu/c11/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up