alexametrics

Terkait Peraturan Menteri Soal Majelis Taklim, DPR Bakal Panggil Menag

3 Desember 2019, 09:20:25 WIB

JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi membuat peraturan yang mewajibkan majelis taklim terdaftar di Kementerian Agama. Hal tersebut dimaksudkan juga untuk mengawasi majelis taklim yang ada di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan adanya sertifikasi kepada majelis taklim itu bisa menimbulkan kegaduhan baru. “Jadi bukan saja kegaduhan, tapi lebih dari itu yakni asumsi dugaan di masyrakat. Karena kegiatan keagamaan mesti didaftarkan dan dilaporkan,” ujar Ace saat dikonfirmasi awak media, Selasa (3/11).

Baca juga: Respons DPR Terkait Peraturan Menteri Agama Tentang Majelis Taklim

Ace mengatakan kegiatan keagamaan adalah hak dari setiap individu. Sehingga tidak perlu diatur-atur ataupun dilaporkan ke Kementerian Agama. “Karena itu adalah ranah dari masyarakat sendiri, tidak perlu diatur-atur sedemikian rupa,” katanya.

Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI berencana akan memanggil Menteri Agama ‎Fachrul Razi dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait majelis taklim yang diatur pemerintah. Bagi Komisi VIII DPR klarifikasi dari pemerintah sangat penting.

‎”Kita akan mengklarifikasi kepada Menteri Agama, karena kita lihat di media alasan Menag katanya untuk memudahkan pembinaan dan pemberian bantuan,” ungkapnya.

Lebih baik pemerintah melakukan pembinaan spritual kepada masyarakat melalui majelis taklim ini. Bukan malah diatur-atur oleh pemerintah. “Partisipasi masyakat untuk melakukan pembinaan moral spiritual melalui majelis taklim ini, tanpa harus diatur-atur oleh pemerintah‎,” tuturnya.‎

Sekadar informasi, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan majelis taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29/2019 tentang Majelis Taklim.

Dalam draf PMA majelis taklim, aturan itu tertulis pada pasal 6 poin 1. Pasal tersebut menyebutkan setiap majelis taklim diharuskan terdaftar di Kementerian Agama.

Pada poin dua disebutkan pengajuan pendaftaran harus dilakukan secara tertulis. Kemudian poin ketiga tertulis jumlah anggota majelis taklim juga diatur paling tidak terdiri dari 15 orang. Serta memiliki daftar kepengurusan yang jelas.

Kemudian pada Pasal 9 tertulis, setelah majelis taklim mendaftar dan melalui proses pemeriksaan dokumen dan dinyatakan lengkap, Kementerian Agama akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Surat tersebut berlaku untuk lima tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan pada Pasal 19 tertulis majelis taklim harus memberikan laporan kegiatan majelis pada Kantor Urusan Agama (KUA) paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads