alexametrics

KPK Tunggu Pelaporan LHKPN 6 Menteri dan 4 Wakil Menteri

3 Desember 2019, 17:15:38 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu enam menteri dan empat wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga antirasuah masih menunggu laporan mereka hingga Januari 2020.

“Sampai saat ini, KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu kepala badan serta empat orang wakil menteri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (3/12).

Febri menyampaikan, proses pelaporan LHKPN untuk 11 penyelenggara negara itu masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.

“Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, tim LHKPN di KPK akan mendampingi,” ucap Febri.

Sedangkan untuk menteri dan wakil menteri lainnya, lanjut Febri, telah menyampaikan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nantinya dalam rentang 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

Selain itu, KPK juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden, ataupun Menteri Kabinet, yaitu yang menjabat sebagai staf khusus atau staf ahli.

“Sepanjang posisi mereka setara Eselon I maka berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN maka mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara, sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK,” ujar Febri.

Tak hanya itu, KPK juga menunggu penyampaian LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden atau pun Kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib LHKPN.

“Perlu dipahami, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari kerja pencegahan yang perlu kita lakukan bersama dengan dukungan semua pihak. Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara pada publik,” ungkap Febri.

Lebih jauh, Febri menuturkan penyerahan LHKPN sudah jauh lebih mudah dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik. Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/.

“Di sana juga disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial agar setiap penyelenggara negara yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya,” pungkasnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads