JawaPos Radar

Miris! Biaya Kesehatan Napi Perempuan Hanya Rp 1.000 per Bulan

03/05/2018, 12:47 WIB | Editor: Estu Suryowati
Miris! Biaya Kesehatan Napi Perempuan Hanya Rp 1.000 per Bulan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Sri Puguh Budi Utami menyampaikan pidato kunci dalam sebuah lokakarya, di Jakarta, Kamis (3/5). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Narapidana (napi) perempuan belum mendapat hak yang sesuai. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan napi perempuan harus mendapat pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Dalam melakukan pembinaan banyak aspek yang harus dipenuhi, salah satunya kesehatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, selama ini napi perempuan hanya mendapat biaya kebutuhan khusus sebesar Rp 1.000 per bulan.

"Dana khusus untuk perempuan belum ada. Untuk narapidana perempuan itu ada tambahan hak, misalnya kebutuhan-kebutuhan khusus itu mestinya dibiayai, tapi dibiayai hanya Rp 1.000 per orang per bulan. Itu (termasuk) untuk kesehatan," ungkap Utami di Aston Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Kecilnya biaya kebutuhan khusus disebabkan tingginya anggaran untuk keperluan lain. Misalnya, biaya makan napi yang mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

Selain biaya kebutuhan khusus, biaya pembinaan untuk para napi juga dianggap masih kurang. Lebih lanjut Utami mengatakan, guna menutup kekurangan kebutuhan khusus napi baik perempuan maupun pria atau anak, Ditjenpas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pengusaha.

"Jadi, butuh kreativitas, semangat untuk tetap mendorong mereka (napi) lakukan kegiatan yang bisa melatih keterampilan. Upayanya seperti apa? Kerja sama dengan pihak ketiga, dengan pengusaha, akademisi, dunia kampus mesti didorong dan dijadikan jembatan supaya tidak ada kevacuman di dalam (lapas)," kata Utami.

Sementara itu berkat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), para napi saat ini telah mendapat perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk berobat jika sakit. Kerja sama ini juga telah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kesehatan.

"Kesehatan juga ada BPJS, kan itu jadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kami kerja sama dengan Kementeian Kesehatan dan sudah ada MoU untuk penghuni lapas atau rutan yang sakit," tegas Utami.

Selain itu untuk memenuhi hak bagi napi perempuan, Ditjenpas juga secara bertahap membangun lapas khusus perempuan (LPP) di 33 provinsi. Hal ini menandakan bahwa negara secara perlahan tapi pasti mulai hadir memenuhi hak para napi.

"Kalau nuntut hak, negara memang belum hadir sepenuhnya. Tapi perlu diketahui sebelumnya kita hanya punya LPP di 5 kota, tahun 2017 sudah ada di 33 provinsi, sekarang udah ada LPP untuk tahanan juga rutannya, artinya negara hadir untuh perempuan," pungkas Utami.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up