alexametrics

Polemik E-KTP WNA Rawan Dipolitisasi

3 Maret 2019, 15:52:27 WIB

JawaPos.com – Dorongan untuk mengganti desain e-KTP bagi warga negara asing (WNA) pemegang kartu izin tinggal tetap (kitap) terus bergulir. Kemendagri pun menyatakan masih mempertimbangkan hal tersebut. Salah satunya dengan menyusun regulasi sebagai dasar membedakan desain untuk WNA dan WNI. Sebab, Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak mengatur detailnya.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo menyatakan bahwa salah satu kekurangan UU Adminduk adalah tidak adanya pembedaan yang signifikan antara e-KTP untuk WNA dan WNI. Kecuali penyebutan identitas dalam bahasa Inggris.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, polemik e-KTP WNA menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. “Pemahaman awam publik saat ini secara sederhana memaknai KTP elektronik adalah bentuk identitas sebagai WNI.”

Polemik E-KTP WNA Rawan Dipolitisasi
Infografis e-KTP WNA (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Menurut Titi, pemerintah dan semua pihak terkait harus segera mengambil langkah strategis. Yang utama bukan perbaikan teknis, melainkan counter narasi kepada publik. “Harus segera direbut untuk diluruskan,” tuturnya. Bila tidak segera diluruskan, polemik soal e-KTP WNA sangat rawan dipolitisasi. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/c9/git)



Close Ads
Polemik E-KTP WNA Rawan Dipolitisasi