27 BUMN Teken Kerja Sama Manajemen Antisuap dengan KPK

2 Maret 2021, 11:32:20 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani perjanjian kerja sama dengan 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan monitor diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, kerja sama ini dilakukan untuk memperbaiki sistem di BUMN. Hal ini diprioritaskan agar tidak lagi terjadi praktik korupsi pada perusahaan pelat merah.

“Kita ingin perbaikan sistem, yang lemah diperkuat, yang lemah diganti, gagal diperbaiki. Supaya nggak ada kesempatan pihak di BUMN melakukan korupsi,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/3).

Baca Juga: Ketua KPK Firli Ungkap Pers Punya Peran Pemberantasan Korupsi

Menurut Firli, upaya perbaikan sistem pada BUMN ini dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance. Menurutnya, aspek pendidikan antikorupsi kepada masyaralat merupakan hal penting, ini dilakukan agar seluruh elemen masyarakat, penyelenggara, dan aparatur negara tidak lagi melakukan korupsi.

Firli menyebut, kerja sama dengan BUMN ini juga salah satunya untuk membangun manajemen antisuap. Karena 70 persen perkara korupsi yang menyeret BUMN terjadi, karena adanya unsur penyuapan.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads