alexametrics
100 Hari Kinerja Jokowi

Pakar: KPK Lebih Baik Dibubarkan Saja

2 Februari 2020, 17:04:57 WIB

JawaPos.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki masa 100 hari kerja. Revisi Undang – Undang KPK yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Jokowi periode pertama dianggap sangat melemahkan lembaga antirasuah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terbukti berhasil melemahkan KPK. Undang-Undang KPK hasil revisi dinilai bukan memperkuat kinerja lembaga antirasuah, melainkan sebaliknya, mematikan.

“UU KPK sudah terbukti melemahkan KPK, cenderung memperlambat kerja hingga melumpuhkan KPK,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (2/2).

Fickar memandang, pengembalian dua orang Jaksa ke instansi asalnya di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bukti terbaru soal pelumpuhan kinerja KPK. Kedua Jaksa tersebut yakni Yadyn Palebangan dan Sugeng. Keduanya mulai aktif kembali bekerja di Kejagung pada Senin (3/2).

Lebih lanjut, menurur Fickar, pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK justru merupakan pemborosan uang negara. Padahal, di dalam struktur KPK sudah ada Dewan Penasehat KPK yang pemilihannya juga terbuka dan menggunakan Pansel internal.

“Sebenarnya bisa dengan memberikan kewenangan lebih kepada Dewan penasehat yang lebih realistis, simple dan efisien,” ucap Fickar.

Fickar berpandangan, peran Dewan Pengawas sebagai alat intervensi akan semakin sempurna. Karena kedudukan KPK sudah didegradasi dari lembaga independen menjadi lembaga eksekutif yang kewenangannya bertanggungjawab kepada Presiden Jokowi.

“Artinya semakin melumpuhkan kewenangan dan kekuatan KPK sebagai penegak hukum. KPK hanya akan berdiri mungkin menjadi subordinasi kepolisian atau kejaksaan, jika sudah begini, KPK lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya.

Reporter: Ridwan

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads