alexametrics
Kelulusan Peserta CPNS Sijunjung Dibatalkan

KemenPAN RB: Kewenangan Pembatalan Ada di Pansel

2 Januari 2019, 14:48:06 WIB

JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tidak berencana menindaklanjuti adanya pembatalan kelulusan peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar). Kabiro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPANRB Mudzakir mengatakan, terkait dengan kelulusan peserta CPNS merupakan wewenang panitia seleksi. Artinya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki keputusan tersebut.

“Secara umum dapat saya sampaikan bahwa verifikasi dan validasi data ada di BKN, dan kewenangan pembatalan ada di panselnya. Itu kewenangan pansel,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (2/1).

Sementara itu, Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan menolak memberikan klarifikasi. Dia menyerahkan masalah tersebut kepada pemda setempat, termasuk BKD Sijunjung.

“Agar ditanyakan langsung ke BKD Pemkab Sijunjung,” singkat dia ketika dikonfirmasi JawaPos.com terpisah.

Sebelumnya, Nina Susilawati, 32, dianggap tidak menyertakan ijazah yang sesuai dengan kebutuhan formasi. Lantas Pemkab Sijunjung membatalkan kelulusan seorang peserta setelah selesai mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau seleksi tahap kedua setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Nina mengikuti seleksi CPNS 2018 untuk menjadi guru sekolah dasar. Menurutnya, pemerintah membatalkan kelulusan tersebut lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Padahal, sebelum mendaftar, Nina mengaku sempat mendatangi BKD dan menanyakan langsung pada Kepala BKD Sijunjung Musprianti, 17 September lalu. Namun, semua mimpi Nina seakan kandas ketika surat pembatalan tiba-tiba muncul laman www.sijunjung.co.id pada Sabtu (29/12) pagi. 

Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan 27 Desember 2018 oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin.

Dalam surat itu dijelaskan, berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB 36/2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat MenpanRB B/687/S.SM.01.00/2018 pada 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan, dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung.

Surat ini dikeluarkan karena kualifikasi pendidikannya dinilai tidak sesuai dengan keputusan MenpanRB 217/2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN di lingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD.

“Ya. Sudah dijelaskan semuanya di sini (surat tersebut),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sijunjung Zefnihan membenarkan pembatalan tersebut pada JawaPos.com, Senin (31/12) siang melalui pesan WhatsApp-nya.

Terkait jurusan PGSD ataupun PGMI, surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2012 juga telah menjelaskan tentang program studi PGMI pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Inti surat tersebut menyebut bahwa lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD karena kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD. Ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama. 

Editor : Kuswandi

Reporter : (yes/JPC)



Close Ads
KemenPAN RB: Kewenangan Pembatalan Ada di Pansel