Pemerintah Taat pada Putusan MK Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK Diubah Jadi 5 Tahun

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan, pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 MK menyatakan masa jabatan Pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun.

"Jadi intinya pemerintah itu taat pada Undang-Undang ya. Undang-Undang mengatakan apa ya kita taat gitu," kata Pratikno di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (25/5).

Pratikno menyatakan, pemerintah memang tengah menyiapkan pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK. Pembentukan pansel capim KPK itu dibentuk, karena masa jabatan Pimpinan KPK selama empat tahun akan berakhir pada Desember 2023.

Namun, pansel capim KPK itu dibentuk sebelum adanya putusan MK yang menyatakan masa jabatan Pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun. Pratkno belum mengetahui, apakah pembentukan pansel capim KPK itu dibatalkan. Sebab, pemerintah harus menghormati putusan MK.

"Tapi kalau MK memutuskan lain, tentu saja ya kita mengikuti. Tapi sampai sekarang kan, saya terus terang belum membaca amar putusa MK, jadi kita menunggu aja sampai kami pelajari amar putusan MK," ucap Pratikno.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materi judicial review (JR) terkait masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun, menjadi lima tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan uji materi terkait masa jabatan Pimpinan KPK itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/5).

"Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," sambungnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan pimpinan atau anggota lembaga lainnya dinilai telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif.

"Guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama lima tahun," ucap Arief.

MK juga menilai, jika masa jabatan pimpinan KPK hanya empat tahun, maka DPR mempunyai kewenangan untuk memilih pimpinan KPK sebanyak dua kali. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi independensi KPK.

"Kewenangan DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam periode masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan," pungkas Arief.