Tinjau Koridor Gajah Seblat, Wamenhut: Negara Tidak Akan Biarkan Kawasan ini Dirusak oleh Aktivitas Ilegal

JawaPos.com - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki meninjau langsung kondisi terkini koridor gajah Seblat dari udara menggunakan helikopter, Selasa (4/11).  Penerbangan pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung sebaran lahan yang terindikasi dirambah, jalur akses ilegal, dan area hutan yang masih utuh di Bentang Alam Seblat.

Dalam tinjauanya, Rohmat menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hutan, termasuk kawasan penting yang menjadi habitat Gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat, Bengkulu.  

“Koridor Seblat adalah rumah bagi Gajah Sumatera. Negara tidak akan membiarkan kawasan ini dirusak oleh aktivitas ilegal. Ini bukan hanya soal gajah, tapi tentang keberlanjutan ekosistem dan masa depan manusia,” ujar Wamenhut Rohmat Marzuki 

Rohmat menyampaikan, upaya pengamanan kawasan hutan merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan. “Sejak Januari 2025, Kementerian Kehutanan telah melaksanakan 44 operasi pengamanan hutan dari perambahan, dan 21 di antaranya sudah P21,” jelasnya.

Ia juga menyinggung operasi penertiban tambang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Mandalika, NTB, yang baru-baru ini dilakukan. Dalam operasi di TNGHS, satu petugas gugur saat bertugas. “Kami menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum Adi Pamungkas. Semoga Allah menerima seluruh pengabdiannya dalam menjaga hutan,” ucapnya dengan penuh hormat.

Sebelumnya, pada Minggu (2/11), Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sumatera bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Dinas LHK Provinsi Bengkulu, KPH Bengkulu Utara, dan BKSDA Bengkulu melaksanakan operasi pengamanan di kawasan Hutan Produksi Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Sebanyak 18 personel gabungan diterjunkan ke lapangan.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki meninjau langsung kondisi terkini koridor Gajah Seblat yang menjadi habitat Gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat, Bengkulu, Selasa (4/11) (Istimewa).

Operasi ini merupakan tindak lanjut laporan adanya aktivitas perambahan di kawasan Bentang Alam Seblat — koridor penting yang menjadi jalur alami migrasi Gajah Sumatera. Hasil pemetaan awal mengidentifikasi lima titik dugaan pembukaan hutan, meliputi kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Pada 31 Oktober 2025 yang lalu, tim Resort TNKS telah memeriksa dan menemukan bukaan lahan baru sekitar 3–4 hektare yang diduga dilakukan pada bulan September 2025. Fakta ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perambahan dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam operasi tanggal 2 November, tim gabungan melakukan pemasangan papan larangan, penandaan garis PPNS Line, serta pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan penyelidikan awal terhadap pihak yang diduga terlibat. “Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghentikan perusakan kawasan hutan serta menjaga fungsi ekologis Bentang Seblat,” tegas Wamenhut.

Selain langkah penegakan hukum, pemerintah menyiapkan rencana pemulihan ekosistem melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan yang beroperasi sah di sekitar kawasan, serta lembaga konservasi dan masyarakat. Fokus utama kolaborasi ini mencakup: (1) Rehabilitasi area yang telah terbuka; (2) Penertiban akses masuk liar; dan (3) Penguatan sistem monitoring satwa kunci, khususnya Gajah Sumatera.

Upaya pemulihan akan dilakukan melalui penanaman kembali vegetasi alami, termasuk tanaman pakan gajah di sepanjang koridor, serta penanaman barrier tanaman yang tidak disukai gajah, seperti eucalyptus, di batas yang berdekatan dengan permukiman masyarakat.

“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Mari kita jaga bersama Bentang Alam Seblat, bukan hanya untuk gajah, tetapi juga untuk masa depan manusia yang bergantung pada hutan yang sehat,” tutup Wamenhut Rohmat Marzuki.

Adapun dalam peninjauan tersebut, Wamenhut didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Lukita Awang; Direktur Konservasi Kawasan, Sapto Aji Prabowo; dan Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ade Mukadi.