Wacana Kampus Diberi Izin Tambang dalam Revisi UU Minerba, Puan: Jangan Saling Curiga

JawaPos.com–Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pro dan kontra terkait revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Salah satunya terkait rencana memberikan izin bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang.

Puan menegaskan semua pihak tidak langsung saling curiga dan lebih mengedepankan diskusi. ”Ya, ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi, salah komunikasi, atau miskomunikasi. Jadi, jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga. Mari kita sama-sama bicarakan dan diskusikan bersama dulu poin-poinnya,” ujar Puan.

”Insya Allah nanti ada jalan tengah atau titik temu agar ini bermanfaat untuk perguruan tinggi dan masyarakat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Terkait kekhawatiran bahwa izin tambang untuk kampus dapat menghambat daya kritis akademisi terhadap pemerintah, lanjut Puan, pentingnya dialog terbuka untuk menghindari kesalahpahaman.

”DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, baik perguruan tinggi maupun masyarakat umum,” tegas Puan.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, harapan utama dari revisi UU Minerba adalah menciptakan manfaat bagi semua pihak, termasuk universitas dan masyarakat.

”Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang saling mendengarkan,” tandas Puan.

”DPR akan menampung masukan dan memberikan tanggapan atas berbagai pandangan yang muncul dalam pembahasan UU ini,” imbuh Puan.