Bangun Indonesia dari Pinggiran, Menteri Tito Sebut Bangun Kawasan Perbatasan Negara Jadi Tugas Besar

JawaPos.com–Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) gelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024.

Rakordal dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP. Acara juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala BNPP.

Menurut Tito, mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Rakordal spesifik mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP selama 2020-2024. Juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan BNPP pada 2025-2029.

Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang Membangun Indonesia dari Pinggiran, lanjut dia, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

”Ini sudah dilaksanakan. Ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. 8 PLBN sudah beroperasi penuh dan diresmikan. Tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN di antaranya sudah beroperasi dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,” ucap Menteri Tito.

Menurut Tito, aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar karena Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada.

”Untuk itu mengembangkan kawasan perbatasan ini banyak targetnya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,” jelas Tito.

Dia berharap, dengan target pemerataan pembangunan itu akan menjadikan buffer zone kawasan perbatasan. Hal itu akan menjadikan daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi.

Menteri Tito juga menerangkan, akan memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Itu untuk memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Tito menambahkan, membangun kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Penguatan pembangunan di kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah.

"Saya minta seluruh gubernur dan bupati/wali kota anggota BNPP memberi perhatian khusus dan serius mengawal perbatasan di daerah dan mengalokasikan sebagian anggaran daerah untuk percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju, yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” tandas Tito.

Rakordal diikuti 62 pejabat kementerian dan lembaga, 18 kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi, 54 kepala BPPD kabupaten/kota, serta 54 kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Kemudian 54 camat di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara. Sedangkan 168 camat di Lokpri lain hadir secara daring.