Pembangunan Lanjutan JLS di Trenggalek Dianggap Dapat Mengganggu Postur APBD 2024, Begini Penjelasan PUPR

JawaPos.com -   Proyek lanjutan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Trenggalek yang akan dimulai kembali pada tahun 2024 ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus berpikir keras.

Pasalnya, Pemkab Trenggalek tak memiliki anggaran yang cukup untuk dapat melanjutkan proyek tersebut. Kini, diketahui hanya tersedia sekitar Rp 500 juta untuk pembebasan lahan giga proyek tersebut. 

Padahal, tahun ini rencananya JLS Trenggalek dari Kecamatan Watulimo, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni ke Kecamatan Munjungan dan Panggul. Totalnya panjang lahan yang perlu dibebaskan adalah 42 kilometer.

Baca Juga: Ahok Jelaskan Tentang Ganjar yang Kerap Disebut Petugas Partai

“Tahun ini kami memiliki anggaran sangat kecil sekali untuk melakukan pembebasan lahan itu, yakni sekitar Rp 500 juta,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Ramelan, seperti yang dikutip Radar Tulungagung (JawaPos Grup).

Kondisi tersebut, membuat pemkab tidak berani menganggarkan pembebasan lahan JLS dengan dana yang besar. Apalagi, untuk pembebasan lahan tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp 285 miliar.

“Kami tidak berani memaksakan penganggarannya. Sebab jika dipaksa akan memengaruhi kegiatan atau pekerjaan di sektor lain,” ungkapnya.

Belum lagi rata-rata setiap tahun pendapatan asli daerah (PAD) Trenggalek yang hanya berkisar Rp 314 miliar saja. Jika pembebasan lahan untuk JLS dipaksakan untuk diselesaikan tahun ini, maka PAD Trenggalek hanya tersisa sekitar Rp 29 miliar saja.

Hal ini tentu dapat berpengaruh juga terhadap molornya target penyelesaian JLS. Yang mana dalam rencananya, target pembangunan jalan yang menyambungkan Kabupaten Malang dan Jogjakarta itu harus selesai pada tahun 2029 mendatang.

Melihat kondisi tersebut, pemkab pesimistis target JLS akan selesai pada 2029. Karena jika ingin mencapai target, setidaknya pemkab harus menganggarkan sekitar Rp 80 miliar setiap tahunnya.

Baca Juga: Satpol PP Surabaya Amankan Lima Pengamen di Bawah Umur, Satu Orang Bawa Sajam

Meski dengan segala kemungkinan - kemungkinan terburuk, pemkab tetap akan mengupayakan mempercepat target pembangunan JLS di Trenggalek. 

Komitmen itu terbukti, pada semester satu tahun ini, pemkab dikabarkan akan mengupayakan pembebasan lahan milik Perhutani sepanjang 16 kilometer. 

Ruas yang dibebaskan berada antara Pantai Cengkrong, Kecamatan Watulimo, hingga Pantai Ngampiran, Kecamatan Munjungan. Diketahui, untuk proses pembebasan lahan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.

Menurut Ramelan ruas jalan itu masih bisa diusahakan karena lahan tersebut milik Perhutani dan tidak membutuhkan anggaran besar. Sebab, sistem yang digunakan adalah pinjaman pakai. Proses yang dibutuhkan pun hanya proses administrasi, pengukuran, pemasangan patok, dan lain sebagainya.