JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8). Operasi kedap ini diduga meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengomentari giat penindakan tersebut. Sebab sudah empat bulan lamanya, KPK tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setelah giat OTT pada 10 Mei 2021 lalu yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Terlebih OTT kali ini juga dikabarkan di bawah kepemimpinan Satgas Penyelidik Harun Al Rasyid.

"Setelah sekitar empat bulan KPK nggak bisa OTT, akhirnya Raja OTT (Harun Al Rasyid) yang tidak diluluskan TWK untuk disingkirkan dari KPK turun tangan untuk bisa dilakukan OTT," kata Novel, Senin (30/8).

Pegawai KPK nonaktif ini menyayangkan langkah Pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri yang ingin menyingkirkan 57 pegawai yang gagal asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebab hingga kini, dinonaktifkan dengan alasan tidak bisa lagi dibina.

"Sangat disayangkan langkah dan sikap pimpinan yang tidak mau mencabut SK 652 dan membuat skandal penyingkiran pegawai KPK, sehingga membuat KPK terhambat untuk bekerja dengan baik," cetus Novel.

Senada juga disampaikan oleh pegawai KPK nonaktif, Rieswin Rachwel. Dia mengakui, OTT tersebut merupakan kerja keras timnya di bawah kepemimpinan Satgas Penyelidik Harun Al Rasyid.

"Informasi yang saya terima memang ini adalah hasil kerja keras dari rekan-rekan kami, Penyelidik KPK anggota dari Satgas Penyelidik yang dipimpin Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT. Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini," ujar Rieswin.

Rieswin menjelaskan, OTT yang diduga meringkus Bupati Probolinggo Jawa Timur itu sudah diselidiki sejak sebelum adanya penyingkiran pegawai melalui asesmen TWK. Dia mengaku, Satgas Penyelidik dibawah komando Harun Al Rasyid sudah banyak mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk kasus ini.

"Saya tahu betul bagaimana beratnya perjuangan rekan-rekan kami sebagai Penyelidik ketika harus tetap menangani perkara ini dengan SDM yang dari semula tujuh orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku kasatgas) yang berkurang menjadi empat orang saja karena TWK," ujar Rieswin.

"Tentu saja kerja-kerja tersebut juga dilakukan dengan arahan dan bimbingan terakhir dari Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT sebelum dinonaktifkan melalui TWK dan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 dan kami juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan kami," imbuhnya.

Rieswin menyampaikan, para pegawai KPK nonaktif yang kini berjumlah 57 orang akan tetap memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan Penyelidik KPK yang tetap aktif bertugas dan berjuang memberantasan korupsi. Dia mengaku prihatin terhadap kinerja KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri.

"Bagaimanapun kami adalah Penyelidik KPK yang prihatin dengan kinerja penindakan KPK," ungkap Rieswin.

Rieswin lantas menyinggung pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait kurangnya giat OTT, karena kecerobohan pelaku. Dia menegaskan, operasi penindakan dilakukan atas dasar kerja keras dan keaktifan para penyelidik KPK.

"Sama dengan keterangan Bapak Harun Al Rasyid kemarin dan bagi saya dan rekan-rekan di satgas penyelidik, keberhasilan dalam kegiatan tangkap tangan adalah hasil kerja keras dan aktif Penyelidik KPK dalam melakukan pengolahan informasi dan bahan keterangan yang telah dikumpulkan seperti yang terus dilakukan rekan-rekan kami. Bukan dengan menunggu kecerobohan pelaku-pelaku," pungkas Rieswin.