Ilustrasi kemiskinan. Dok JawaPos
JawaPos.com - Ganjar Pranowo sukses mengentaskan kemiskinan selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar telah mengentaskan sekitar 1 juta orang miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng tersisa 10,93 persen pada 2022 atau setara 3,83 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan 2021 yang mencapai 4,1 jiwa.
Capaian itu pun turut mendapat apresiasi. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, torehan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Ganjar dinilai sangat tinggi. Menurutnya, capaian itu bisa dibawa ke tingkat nasional, untuk mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia.
"Kalau saya lihat dari capaian itu sangat tinggi, dalam arti dianggap berhasil meskipun dalam konteks itu perlu diformulasi lagi untuk peningkatan lebih baik. Artinya tidak hanya 1 juta, misal ditingkatkan lagi jadi 2 juta, sehingga kemiskinan itu hilang," kata Trubus dihubungi JawaPos.com, Sabtu (23/9).
Akademisi Universitas Trisakti itu menjelaskan, perlu diformulasikan sesuai karakteristik wilayah masing-masing provinsi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ia menyebut, perlu pembahasan mendalam dalam rangka membawa Indonesia menjadi negara maju, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.
"Jadi Jateng itu role model bagi pengentasan kemiskinan di provinsi-provinsi lainnya. Selama ini pemerintah pusat sendiri sering membuat formula dalam hal pengentasan kemiskinan, itu sering nggak cocok dengan yang di lapangan. Karena yang di lapangan ini ada faktor budaya, kearifan lokal, dan juga kepercayaan masyarakat," ungkap Trubus.
Ia menuturkan, faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan, yakni tingginya daya beli masyarakat dan mampu menjaga inflasi. Capaian ini tidak lain diharapkan agar Indonesia mampu menjadi negara maju.
"Sehingga disitu kesejahteraan meningkat. Dalam hal ini, muncul pertumbuhan ekonomi nasional 2045 itu," tegas Trubus.
Capaian pengentasan kemiskinan di Jateng tentunya merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat kegiatan Laboratorium Kebijakan Analisis Dampak Program Penanganan RTLH sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, beberapa waktu lalu.
Keberhasilan penurunan kemiskinan di Jateng merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor nonpemerintah, seperti kalangan industri dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pihak terkait lainnya. Penurunan kemiskinan di Jateng yang mencapai 102,57 ribu orang dari 3,93 juta orang, diharapkan menjadi pemicu kekuatan semua pihak untuk lebih mempercepat penanganan kemiskinan di Jateng.
“Kemiskinan di Jateng masih menjadi permasalahan yang harus ditangani bersama, dan masalah kemiskinan butuh kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.
Sumarno menambahkan program rehab RTLH merupakan bagian kecil dari upaya Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan. Sebab, dalam penanggulangan kemiskinan, tidak sedikit persoalan yang lebih penting. Di antaranya bagaimana upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih berdaya, sehingga mampu memperoleh pendapatan ekonomi.
Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kata dia, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Pihaknya tidak hanya mengandalkan APBD pemerintah provinsi, APBD pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat, melainkan juga menggali potensi dari kalangan industri melalui dana CSR, Baznas, dan sebagainya.
“Bagaimana kita menangani kemiskinan di Jateng jauh menjadi lebih efektif dan efisien, serta mengalami penurunan yang cepat,” harap Sumarno.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengungkapkan pengentasan kemiskinan salah satu capaian menuju Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini disampaikan Ganjar dalam acara Mata Najwa yang digelar di kampus UGM, Sleman, DIJ, Selasa (19/9) malam.
"Ada tujuh kemudian yang mesti kita sampaikan, membangun SDM produktif. Stablisasi harga pokok yang mesti kita lakukan. Kemiskinan mesti dihapus, setidaknya yang ekstrem, mesti nol. Kerjaan sudah dimulai," ungkap Ganjar.
Selain itu, Ganjar menyebut strategi yang mesti dilakukan adalah memperkuat jaring pengaman sosial. Lalu, hilirisasi menuju industri kelas dunia dan mengembalikan alam Indonesia menjadi jauh lebih baik.
Ganjar menyatakan Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi besar diantaranya dengan mewujudkan Indonesia yang tambah makmur, semakin sehat, lebih pintar dan kian produktif. Untuk mencapai hal tersebut, Ganjar mengatakan diperlukan tiga pondasi, yaitu digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas.
"Tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun pemerintah sebagai pondasi yang kuat," pungkasnya.