JawaPos Radar

Marak, Perlu Ada Edukasi dan Literasi Soal Ujaran Kebencian

01/01/2018, 17:45 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Marak, Perlu Ada Edukasi dan Literasi Soal Ujaran Kebencian
Facebook (Reuters)
Share this image

JawaPos.com - Tahun lalu, tepatnya bulan Juni 2017, Jerman mulai menerapkan Undang-Undang NetzDG—bahwa situs-situs yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian atau berita palsu harus menghapus kontennya.

Denda untuk situs yang tidak mematuhi undang-undang itu bisa mencapai EUR 50 juta. Undang-undang ini bukan hanya berlaku bagi perseorangan, namun juga bagi situs besar seperti Facebook, Twitter, dan Youtube. Kanal-kanal media populer juga harus mengawal apa saja yang diunggah oleh reporter atau kontributornya.

Bukan hanya di Jerman, di Indonesia sendiri ujaran kebencian sering terjadi. Apalagi, isu SARA marak di media sosial dan membuat penggunanya selalu ingin menanggapi hal tersebut.

Di Indonesia sudah ada UU ITE yang membahas mengenai ujaran kebencian termasuk SARA dan berita bohong. Namun, menurut pengamat IT Heru Sutadi, selain UU ada dua hal untuk menanggapi ujaran kebencian di Indonesia, "Yang pertama menurut saya memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, dan yang kedua adalah sanksi, tapi bukan sanksi yang dibuat-buat, harus sesuai kenyataan," jelas Heru saat dihubungi JawaPos.com Senin, (1/1).

Salah satu contoh mengenai penjelasannya yang kedua yaitu, harus bisa membedakan mana kritis dan mana yang ujaran kebencian. "Kadang kalau apalagi tahun politik, orang akan geregetan komentar di sosial media, selain UU, misalnya calon gubernur atau calon wakil gubernur itu harus bisa juga mendinginkan," kata Heru.

"Sudah ada pasalnya tentang ujaran kebencian dan fitnah yaitu di UU ITE Pasal 27 ayat 3, nah ini harus dibedakan mana yang kritis dan mana yang ujaran kebencian," tambahnya.

Selain itu, di Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) resmi memiliki mesin sensor internet bernama Cyber Drone 9 pada Jumat, (29/12). Mesin untuk menelusuri konten negatif dan pornografi di internet itu akan mulai beroperasi awal 2018 mendatang.

Kepala Sub Direktorat Penyidik Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi menggambarkan mesin tersebut selain untuk mencari situs juga dapat mencari akun-akun media sosial yang menyebarkan konten-konten negatif sehingga pihaknya dapat melakukan upaya penanganan terhadap akun tersebut.

Menurut Heru, alat ini harus ada kerja sama tim yang baik, jangan sampai Indonesia menjadi rumah kaca. Artinya semua informasi publik bisa diakses.

"Apa yang ada di publik bisa disedot, dan jadi bahan untuk mempidanakan seseorang. Kalau hal-hal yang bersifat publik tidak apa-apa, tapi kalau pribadi ya berbahaya."

Ia menambahkan jangan sampai alat ini menjadi pengekangan kebebasan ekspresi di masyarakat.

(ce1/iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up