alexametrics

Membongkar Kekerasan Berbasis Gender Online

Oleh SARAS DEWI, Dosen Filsafat UI
3 Januari 2021, 15:39:57 WIB

Penetapan GA, seorang artis perempuan, sebagai tersangka oleh polisi menggunakan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi gambaran ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

MEDIA dan publik secara luas pun riuh menggembar-gemborkan kehidupan pribadi GA yang semakin menyudutkan posisinya. Kasus ini adalah satu di antara ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Alih-alih fokus menjamin pelindungan data pribadi tersebut, perhatian penegak hukum maupun publik kerap mengarah pada penghakiman terhadap moral perempuan.

Penyebaran foto maupun video diri tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang terjadi pada perempuan semenjak internet lazim menjadi bagian keseharian masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah digital meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Komnas Perempuan mencatat terus menukiknya laporan kasus KBGO: tahun 2017 terdapat 97 kasus, 2018 terdapat 97 kasus, lalu 2019 meningkat menjadi 281 kasus, hingga 659 kasus pada 2020. Begitu pula laporan yang dihimpun SAFEnet, penyebaran data intim secara nonkonsensual pada 2020 melonjak hingga 375 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 169 kasus.

Tubuh perempuan tidak aman di mana pun. Kekerasan terhadap perempuan dinormalisasi masyarakat yang melekatkan asumsi bahwa tersebarnya data-data intimnya di ranah digital secara nonkonsensual adalah akibat kelalaian dan kecerobohan perempuan. Korban dipersalahkan karena tidak berhati-hati dengan data pribadinya. Akar prasangka ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang tubuh perempuan sebagai objek. Objektifikasi tubuh perempuan yang terjadi di luar jaringan menjelma ke dalam ruang digital. Perempuan dibebankan untuk selalu waspada. Seperti halnya dalam kejadian pelecehan ataupun kekerasan seksual secara luring, korban dipersalahkan (victim blaming) atas caranya berpakaian, berbicara, maupun membawa dirinya.

Obsesi pada tubuh perempuan tecermin dalam hukum, nilai budaya, politik, maupun pandangan sosial yang ada. Sulistyowati Irianto, guru besar ilmu hukum UI, menjelaskan mengenai jurang yang menganga antara acuan normatif dan kenyataan sosial. Ia berargumentasi bahwa kesenjangan ini menunjukkan keterputusan antara apa yang seharusnya dicapai melalui hukum dan aktualisasi sehari-hari. Ia mempersoalkan rentetan peraturan maupun kebijakan di berbagai tingkat yang sarat akan standar ganda dan menempatkan perempuan dalam posisi yang timpang.

UU Pornografi adalah produk hukum yang penuh dengan kontroversi semenjak pengusulannya. UU Pornografi yang pada masa perancangannya bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disahkan pada 2008 meski dengan protes dari berbagai pihak. Kalangan gerakan perempuan menolak RUU APP karena dianggap mengatur tubuh perempuan dan berpotensi melanggar hak-hak individual, khususnya campur tangan berlebih oleh negara dalam mengendalikan persoalan privat warga negara. Pada 2006, Jurnal Perempuan mengkaji bahwa masalah pornografi pada masa itu sudah diatur dalam beragam perangkat hukum, yakni KUHP, UU Penyiaran, UU Perfilman, dan UU Pers. Motif diterbitkannya RUU APP dipertanyakan, pasal-pasalnya turut dikritik sebagai sesuatu yang multitafsir, yang cenderung mendistorsi jaminan pelindungan hukum. Selain UU Pornografi, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sering digunakan pula untuk mengkriminalisasi perempuan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya hingga menghambat advokasi korban untuk mendapatkan keadilan.

Hukum di Indonesia belum responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, terlebih kompleksitas di ranah digital. Hal ini turut disampaikan pengajar dan peneliti isu gender Lidwina Inge Nurtjahyo yang menggarisbawahi keterbatasan penanggulangan kasus karena tidak tersedianya payung hukum yang dapat melindungi korban. Beberapa bentuk KBGO seperti penyebaran konten intim dan balas dendam dengan pornografi (revenge porn) telah menjadi sedemikian memprihatinkan. Dibutuhkan sensitivitas gender dalam mencermati kasus-kasus ini. Kasus balas dendam dengan pornografi, misalnya, melibatkan pelaku yang pernah memiliki relasi intim dengan korban; pelaku menyebarkan atau menyalahgunakan konten intim yang tersimpan dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik korban, memeras korban, hingga mendapatkan keuntungan finansial.

Apa yang dapat dilakukan secara konkret untuk menghentikan kasus-kasus KBGO? Dengan tingginya intensitas penggunaan ruang digital, semakin mendesak untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keamanan digital dan pelindungan privasi sebagai bagian dari hak asasi warga negara. SAFEnet menjelaskan pentingnya dibuat lembaga rujukan yang spesifik diperuntukkan bagi keamanan digital agar masyarakat dapat mengakses informasi dan bantuan seputar hak-haknya di ranah digital. Sementara itu, pemerintah harus memprioritaskan instrumen hukum yang melindungi pengguna, khususnya perempuan yang rentan menjadi korban KBGO, dengan mengesahkan RUU Pungkas (Penghapusan Kekerasan Seksual) dan PDP (Pelindungan Data Pribadi). Diperlukan terobosan hukum untuk mengoreksi maupun menciptakan perangkat hukum baru yang dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan. (*)

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra


Close Ads