alexametrics

Masyarakat Adat dalam Ruang Kekuasaan Negara

ALEXANDER AUR
11 Oktober 2020, 17:08:56 WIB

Penguasaan atas berbagai hal yang terkait dengan masyarakat adat terjadi sejak zaman kolonial Belanda sampai setelah Indonesia merdeka.

BERBAGAI hal terkait dengan masyarakat adat diperebutkan untuk dikuasai oleh berbagai pihak dalam ruang kekuasaan negara. Tanah-tanah ulayat, pakaian adat, dan artefak-artefak budaya hasil karya masyarakat adat adalah sebagian yang direbut dan diambil alih oleh negara.

Perebutan, penguasaan, dan komodifikasi atas masyarakat adat tersebut digambarkan secara terang, distingtif, argumentatif, dan dekonstruktif dalam buku ini. Penulis menggunakan pendekatan dekonstruksi.

Hal-hal yang hendak didekonstruksi, antara lain, hegemoni ilmiah (berbagai teori ilmu hukum dan teori ilmu sosial) atas keberadaan masyarakat adat dan kekuasaan negara atas masyarakat adat. Upaya dekonstruktif itu merupakan upaya membela masyarakat adat sebagai subjek sosiologis dan subjek hukum positif.

Penulis menelusuri sejarah diskursus masyarakat adat sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai dewasa ini. Berdasar penelusuran itu, terdapat fakta bahwa hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dieliminasi oleh kolonial Belanda. Ini tampak dalam penerapan konsep domein verklaring.

Isi konsep tersebut adalah ’’seluruh tanah yang di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak eigendomnya oleh seseorang menjadi domain negara, yaitu tanah milik penguasa kolonial pada masa Hindia Belanda.’’ Jikapun kolonial menjumpai ada orang di atas tanah dan wilayah yang didatanginya, orang-orang itu harus diberadabkan (halaman 17-18).

Penguasaan atas masyarakat adat berlangsung terus saat Indonesia merdeka. Berbagai undang-undang yang mengatur mengenai kehutanan, agraria, pertambangan, dan sebagainya mendudukkan masyarakat adat sebagai pihak yang dikuasai negara (halaman 49–58).

Oleh sebab itu, masyarakat adat tidak lagi memiliki ruang dan kesempatan mengartikulasikan keberadaannya. Padahal, secara genealogis dan fenomenologis, masyarakat adat sudah ada lebih dulu sebelum ada negara.

Subjek Hukum Positif

Masyarakat adat merupakan fenomena pranegara. Itu berarti dalam setiap konstruksi dan pembuatan hukum positif oleh negara, masyarakat adat harus berkedudukan sebagai subjek hukum positif. Kedudukan yang demikian menjamin dan memastikan masyarakat adat mengatur komunitas, hutan, dan tanah ulayatnya (halaman 113).

Kedudukan tersebut merupakan keniscayaan karena sering kali masyarakat adat ditempatkan dalam dilema politik hukum pengakuan atasnya oleh para pembuat undang-undang. Kekuasaan pemerintah dan rezim politik Indonesia terus berganti dari zaman ke zaman. Tetapi, masyarakat adat terus ditempatkan dalam dilema pengakuan konstitusional atas keberadaannya.

Kondisi yang demikian mendorong berbagai komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertahun-tahun memperjuangkan pengakuan konstitusional. Mereka mengajukan konsideran-konsideran hukum untuk amandemen konstitusi RI dan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas beberapa undang-undang yang berisi pasal-pasal tentang masyarakat adat.

Salah satu upaya signifikan yang telah dilakukan adalah judicial review atas beberapa pasal dari UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pengganti UU No 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (halaman 201). Upaya gugatan hukum atas undang-undang tersebut membuahkan Putusan MK No 35/PUU-X/2012 (halaman 164–166).

Putusan hukum tersebut memberikan kepada masyarakat adat hak menentukan dirinya sendiri. Khususnya dalam hal hak atas pengelolaan hutan dan tanah ulayat.

Konsekuensi dari putusan tersebut adalah negara wajib menjalankan reforma agraria. Tapi, negara belum melaksanakan kewajibannya tersebut secara maksimal. Salah satu contoh Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria belum secara signifikan mengakui wilayah adat masyarakat adat.

Baca juga: Rekognisi Masyarakat Adat

Peraturan-peraturan hukum dapat saja diproduksi terus oleh negara (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menguasai masyarakat adat. Produk-produk hukum yang demikian menjadi legitimasi bagi aparat keamanan untuk mengintimidasi masyarakat adat.

Masyarakat adat Besipae di Nusa Tenggara Timur dan masyarakat adat Kinipan di Kalimantan Tengah yang diintimidasi oleh aparat keamanan adalah contoh korban intimidasi aparat keamanan negara saat negara ini baru saja merayakan HUT ke-75 proklamasi kemerdekaan.

Advokasi terhadap masyarakat adat harus terus diupayakan para pihak agar masyarakat adat berkedudukan sebagai subjek hukum positif. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak mana pun yang mengintimidasi masyarakat adat.

Setiap intimidasi bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan. Penindasan, kriminalisasi, dan intimidasi dalam berbagai bentuk pengingkaran negara atas kedaulatan dan eksistensi masyarakat adat merupakan momok demokrasi dari sebuah negara berdaulat. (*)


 

  • Judul: Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat
  • Penulis: Muhammad Arman
  • Penerbit: Lamalera, 2020
  • Tebal: 290 halaman
  • Ukuran: 140 x 210 mm

 


ALEXANDER AUR, Dosen Filsafat Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra




Close Ads