alexametrics

Dari Gestok hingga Atas Nama Stabilitas

Oleh ACHMAD SANTOSO*
10 Januari 2021, 21:57:37 WIB

Rezim Orde Lama dan Orde Baru ternyata pernah ’’bersaing’’ dalam memanfaatkan bahasa. Bahkan boleh dibilang ’’berbenturan’’. Seakan-akan bahasa yang satu merupakan antitesis dari bahasa yang lain.

ITULAH salah satu bahasan menarik dalam buku Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan ini. Contoh paling nyata adalah ketika mengistilahkan peristiwa kudeta atau pembunuhan masal pada 1965.

Pihak Soekarno memakai istilah yang berbeda sama sekali dengan pihak Soeharto. Rezim Soekarno memilih untuk menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Lantas, Soeharto ’’menganulir’’ dan menggantinya dengan istilah G 30 S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia).

Apa bedanya? Rezim Orde Baru lebih menekankan pada PKI, sedangkan Orde Lama justru memupusnya. Sebab, rezim lama memang lebih dekat dan identik dengan partai yang kini sudah dilarang itu. Ideologi nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) salah satu buktinya. Dari sini bisa dilihat, ternyata bahasa mau tidak mau ikut terseret dalam pusaran politik.

Kedua kubu juga ’’bersaing’’ dalam memproduksi akronim. Sebuah siasat yang cukup efektif untuk melegitimasi rezim masing-masing.

’’Bahkan, akronim tersebut ada yang berdiri sebagai kata otonom, seperti berdikari (berdiri di atas kaki sendiri dan ampera (amanat penderitaan rakyat),’’ kata Dadang Anshori, penulisnya (halaman 48).

Dikatakan otonom karena masing-masing tercantum sebagai sebuah lema tersendiri di dalam kamus. Lantas, Soeharto menandinginya dengan akronim ’’litsus’’ (penelitian khusus) dan ’’tritura’’ (tri tuntutan rakyat).

Bahkan, litsus dimaksudkan agar setiap warga negara, khususnya yang ingin menjadi pegawai negeri, terbebas dari berbagai bentuk tindakan radikal terhadap negara dan bukan keturunan keluarga yang pernah dianggap berkhianat terhadap negara (halaman 78).

Akronim ’’tritura’’ juga tidak berada di ruang hampa. Kemunculannya demi menuntut tiga hal: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora (dwikomando rakyat), dan turunkan harga. Singkatnya, Soeharto dan kroni-kroninya mengusung agenda anti-PKI.

Dadang menamai rezim Soekarno sebagai bahasa revolusi, sedangkan rezim Soeharto sebagai bahasa pembangunan. Penamaan itu tentu sesuai dengan gagasan yang ingin diperjuangkan tiap-tiap presiden. Maka, seterusnya disebut sebagai bahasa reformasi (B.J. Habibie), bahasa pluralisme (Gus Dur), bahasa neorevolusi diam (Megawati Soekarnoputri), bahasa ’’citra diri’’ (Susilo Bambang Yudhoyono), hingga bahasa kesederhanaan (Joko Widodo). Ditambah satu bab penutup yang mengusung tema rezim bahasa media sosial, yang di dalamnya terkandung bahasan hoaks.

Baca juga: Propaganda Milenial

Sebagai bahasa revolusi, yang dimaknai sebagai perubahan mendasar yang dilakukan dengan kekerasan, Soekarno mendayagunakan jargon-jargon berbau kekerasan pula di samping perantara akronim tadi. Dua di antaranya: ’’ganyang Malaysia’’ dan ’’Inggris kita linggis, Amerika kita setrika’’.

Soeharto lain lagi. Presiden dengan durasi kepemimpinan terlama tersebut malah dikenal ’’dingin’’ dan santun dalam berkomunikasi. Namun, kesantunan itu berbuah petaka: praktik eufemisme.

Orang-orang yang tumbuh di era Orde Baru tentu masih ingat betul betapa meresahkannya buntut dari slogan ’’atas nama stabilitas’’. Siapa pun yang tidak sepaham akan disingkirkan. Praktik politik bahasa Soeharto di samping eufemisme adalah penjulukan, slogan dan propaganda, metafora dan personifikasi, serta akronim.

Ringkasnya, di level kosakata, bahasa rezim diklasifikasikan pada tiga periode saja: Orde Lama, Orde Baru, dan pasca-Orde Baru. Misalnya, ’’revolusi’’ adalah khas Orde Lama, ’’pembangunan’’ khas Orde Baru, dan ’’reformasi’’ milik pasca-Orde Baru. Ada pula (sesuai dengan urutan) ’’antek kapitalis’’, ’’deregulasi’’, dan ’’anti-KKN’’.

Bahasa yang diejawantahkan dalam rupa-rupa slogan, propaganda, maupun pidato pejabat pemerintah sebagaimana ditelaah dengan apik dalam buku ini merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat politik. Karena itu, ada ideologi tertentu agar bahasa-bahasa yang dimaksud menjadi pengetahuan umum.

Jika ideologi tertentu sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, berarti maksud politis seorang politikus, dalam hal ini presiden, sudah tergapai. Buku ini, saya kira, menjadi pengantar yang cukup baik untuk menjelajahi bahasa politik rezim yang belantara itu. (*)

  • JUDUL: Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan
  • PENULIS: Prof Dr H Dadang S. Anshori SPd MSi
  • PENERBIT: Bumi Aksara
  • CETAKAN: I, Agustus 2020
  • HALAMAN: ix + 362
  • ISBN: 978-602-444-850-9

 

*) ACHMAD SANTOSO, Editor bahasa Jawa Pos, meminati fenomena bahasa politik

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra


Close Ads