JawaPos Radar

PKL Berjualan di Jalanan, Ketua DPRD Sarankan Anies Tiru Jokowi

23/12/2017, 09:01 WIB | Editor: Bintang Pradewo
PKL Berjualan di Jalanan, Ketua DPRD Sarankan Anies Tiru Jokowi
Penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik keputusan Gubernur Anies menutup satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk diokupasi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Pasalnya, kebijakan yang disebut out of the box tersebut akan memberikan ruang untuk terjadinya pungutan liar.

"Ini menjadi contoh buruk dalam penataan ibu kota. Kalau di Tanah Abang solusinya seperti itu bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah lain PKL akan mengokupasi jalan dan meminta diizinkan oleh Gubernur," kata Pras, Sabtu (23/12).

Pras menegaskan sebaiknya, Anies meniru cara Jokowi dalam menata Tanah Abang. Yakni, membiarkan semua fasilitas berfungsi sebagaimana seharusnya. Bukan membuat kebijakan karena tersandera janji politik atau tim pemenangan.

PKL Berjualan di Jalanan, Ketua DPRD Sarankan Anies Tiru Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. ()

"Pilkada sudah selesai. Ini saatnya bekerja, bukan lagi berkampanye. Atau memang ini kembali memasuki masa kampanye bagi Anies," kata dia.

Dia mengatakan Tanah Abang pernah tertata dengan rapi di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Saat itu, PKL dilarang keras berjualan di trotoar apalagi badan jalan. Mereka diminta untuk berjualan ke pasar Blok G.

“Kalau memang masalahnya ialah tidak ada orang yang berkunjung, ya menjadi tugas pemerintah untuk membuat Blok G itu ramai. Jangan lantas mengubah fungsi jalan menjadi area berjualan bagi PKL,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga akan meminta penjelasan kepada Gubernur mengenai pertimbangan bagi para PKL untuk bisa berjualan di jalan itu. Karena sudah menjadi pengetahuan umum ada pungutan liar kepada pedagang untuk bisa berjualan di trotoar atau badan jalan.

"Nanti siapa bisa diberi kewenangan untuk penempatan PKL itu? Karena saat ini penarik pungli ialah warga setempat. Saat mereka digratiskan apakah tidak akan terjadi keributan? ini sama saja mengadu domba warga. Jangan karena ingin balas budi politik lantas mengorbankan kepentingan warga banyak," tegasnya.

Permasalahan lainnya adalah waktu yang diberikan pukul 8 pagi sampai 6 sore. Artinya saat jalan itu akan difungsikan lagi membutuhkan waktu bagi PKL untuk mensterikan jalan. Padahal pukul 6 sore merupakan puncak keramaian. "Apakah mau mereka membongkar lapaknya saat orang ramai. Itu PR besar," pungkas dia.

(ce1/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up