alexametrics

Pakar HTN: Perda Tidak Boleh Mengedepankan Kepentingan Pihak Tertentu

21 Juni 2018, 23:41:34 WIB

JawaPos.com – Perda-perda di Kota Bogor dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berujung pada pembatalan tiga perda Kota Bogor oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiga perda tersebut adalah Perda Penyelenggaraan Menara, Perda Retribusi Jasa Umum, dan Perda Pengelolaan Sampah. Berbagai perda di Kota Bogor diketahui sudah seringkali menjadi sorotan karena cenderung mengundang polemik.

Salah satu perda yang juga menuai polemik di masyarakat Kota Bogor adalah Perda No. 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Poin yang menjadi keberatan masyarakat dan para pelaku sektor ekonomi di kota Bogor adalah larangan pemajangan rokok di etalase. Pasalnya, larangan ini dipandang merugikan para penjual rokok karena menyebabkan omzet mereka menurun secara drastis. 

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi STIE Kesatuan Syaifuddin Zuhdi memandang Perda KTR ini harus mempertimbangkan seluruh sektor, baik itu kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, Syaifuddin juga menekankan pentingnya revisi poin terkait larangan pemajangan rokok yang mengundang kritik dari berbagai pihak.  

“Jika poin pelarangan ini tidak direvisi, maka dapat dikatakan Bima Arya tidak pro kepada kepentingan masyarakat Kota Bogor dan juga kepentingan nasional” jelas Syaifuddin.

Syaifuddin juga meminta agar Wali Kota Bogor menyikapi polemik ini dengan bijaksana dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kota Bogor. “Intinya jangan sampai kehadiran Perda ini malah merugikan masyarakat dan juga sektor ekonomi Kota Bogor” tambahnya. 

Syaifuddin juga menjelaskan, sebelumnya Pemkot Bogor pernah memiliki pengalaman pahit terkait penerapan Perwali 4/2007 tentang Petunjuk Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pernah digugat oleh masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

“Pemkot pernah kalah dalam gugatan di PTUN. Karena itu jangan sampai hal yang sama terjadi lagi karena sudah tentu masyarakat akan mempertanyakan kebijakan wali kota lagi ,” jelasnya.  

Senada dengan hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis berpendapat, aturan ini sangat eksesif dan terkesan kebablasan karena sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Seperti diketahui, dalam PP 109/2012, penjual tetap diperbolehkan untuk memajang produk rokok di lokasi penjualan.

“Dalam penyusunan perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda Juga tidak boleh mengedepankan kepentingan pihak tertentu. Sudah seharusnya proses tersebut melibatkan masyarakat agar adil bagi seluruh pihak,” tambah Margarito.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : (jpg/JPC)

Saksikan video menarik berikut ini:

Pakar HTN: Perda Tidak Boleh Mengedepankan Kepentingan Pihak Tertentu