alexametrics

Perebutan Kursi Wagub DKI Tidak Lepas dari urusan Sharing Power?

14 November 2018, 10:06:33 WIB

JawaPos.com – Drama perebutan kursi wakil gubernur yang ditinggal Sandiaga uno masih berlangsung. Lakon utamanya masih dimaikan oleh Gerindra dan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diketahui, belakangan ini sikap Gerindra Jakarta mulai melunak. Mereka mempersilakan PKS mengajukan calon pengganti Sandiaga Uno, namun dengan catatan terlebih dahulu mengikuti proses fit and proper test di hadapan tim yang dibentuk Gerindra dan PKS.

Menanggapi itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, Gerindra masih setengah hati menyerahkan kursi wakil gubernur DKI kepada PKS.

“Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS yang punya gawe, yang punya keputusan, yang punya otonom. Ini kan kesannya masih setengah hati,” kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/11).

Emrus menduga, Gerindra akan memanfaatkan kader-kader PKS yang memiliki visi yang sama, mengingat hampir semua partai, tak terkecuali PKS, memiliki banyak faksi di internalnya. Gerindra, kata Emrus, dalam konteks ini berkepentingan menjadikan calon PKS yang memiliki visi yang sama.

“Kalau Gerindra ikut dalam tim fit and propertest, itu sama saja memberi peluang Gerindra untuk menentukan siapa calon dari PKS,” sambungnya.

Sementara itu, kepentingan lain dalam dialektika politik Gerindra dan PKS, kata Emrus, adalah soal dugaan sharing power pengelolaan aset-aset di Pemprov DKI. 

Sebab, sebagaimana diketahui, Provinsi DKI Jakarta memiliki aset melimpah. APBD-nya saja mencapai Rp 83,26 triliun, berdasarkan APBD Perubahan yang disahkan September lalu. DKI juga memiliki lebih dari 20 BUMD yang menjadi pundi-pundi rupiah bagi Ibu Kota. 

Karena itu, Emrus mengatakan, bisa saja ada kepentingan ekonomi dalam perebutan kursi wagub DKI, jika hal ini dihubungkan dengan perebutan posisi wakil gubernur pengganti Sandiaga.

“Tidak mungkin ikutnya satu calon wakil gubernur, tanpa diberikan semacam otonomi atau wewenang, misalnya dalam pengelolaan katakanlah unit-unit usaha. Artinya sangat mungkin ada sharing power dalam pengelolaan aset di Ibu Kota,” pungkasnya. 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : (gwn/JPC)



Close Ads
Perebutan Kursi Wagub DKI Tidak Lepas dari urusan Sharing Power?