JawaPos Radar

Ijazah PGSD STT Injili Tangerang Tak Bisa Dipakai untuk Daftar PNS

14/03/2018, 22:00 WIB | Editor: Dhimas Ginanjar
STT injili arastamar, STT injili, ijazah palsu
Dari kiri: Terdakwa Matheus Mangentang dan Ernawaty mengikuti persidangan kasus penipuan ijasah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/3). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com - Sidang dugaan kasus ijazah palsu dari kampus STT Injili Arastamar, Tangerang, kembali digelar, Rabu (14/3). Agendanya, mendengar saksi-saksi untuk melawan terdakwa Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon. Saksi-saksi itu memberikan keterangan yang memberatkan karena membenarkan ada praktik tak benar di kampus itu.

 

Pantauan Jawa Pos, sidang di Pegadilan Negeri Jakarta Timur itu dimulai pada pukul 13.44. Prosesnya berjalan lama dan sidang baru berakhir pada pukul 17.07. Saksi dan korban terlihat gemas karena saat sidang dimulai, para terdakwa datang dengan santai. 

STT injili arastamar, STT injili, ijazah palsu
Suasana sidang lanjutan dugaan ijazah palsu yang dilakukan STT Injili Arastamar, Tangerang, Rabu (14/3) (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

 

Ada tiga saksi yang dihadirkan pada sidang itu. Yakni, Sinta Toles dan Susana Kalli dari Sumba, lalu Willem Frans Ansanay dari Jakarta. Suasana sidang jadi makin emosional karena saat memberikan keterangan, Sinta tak kuasa membendung air matanya ketika terdakwa, Ernawaty Simbolon, mencecar pertanyaan.

 

Arah dari pertanyaan Ernawaty, dia tidak rela disebut membohongi para pelajar dengan ijazah palsu. Dia berdalih, bahwa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di STT Injili Arastamar bukan yang utama. ’’Saudari saksi tahu bahwa pgsd itu hanya untuk melengkapi pedidikan?,’’ tanya Ernawaty disambut isak tangis Sinta.

 

Hakim Ketua Antonius Simbolon sempat menghentikan sidang beberapa detik dan bertanya kepada Sinta. Apakah sidang bisa dilanjutkan atau ditunda. "Saudara saksi, sidang dilanjutkan atau ditunda?," tutur Antonius. 

 

Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Sinta mengatakan bahwa sidang bisa dilanjutkan. Dia menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap STT Injili Arastamar. "Saya dibohongi oleh mereka," ujarnya dengan suara bergetar. 

 

Ibu dua anak itu memberikan kesaksian sekitar 41 menit. Di luar sidang, dia menyebutkan dirinya adalah saksi fakta terkait ijazah palsu itu. "Saya pakai tes PNS di Sumba pada 2009 bersama Susana Kalli. Susana itu lolos PNS. Tapi sama petugas PNS di sana disebutkan kalau ijazah PGSD tidak terdaftar. Kalau punya Susana tidak terdaftar, berarti saya juga," paparnya.

 

Kedua bola matanya seperti menembus tembok masa lalunya. Dia menyebutkan, dirinya menjadi mahasiswi PGSD STT Injili Arastamar pada 2006. Setelah selesai belajar di PGSD, dia meneruskan belajar ke pendidikan studi Agama Kristen.

 

"Saya lulus PGSD dan Agama Kristen itu 2009an. Setelah itu, saya daftar PNS yang bareng Susana. Pertengahan 2009 kalau enggak salah ingat," ungkapnya. 

 

Sinta tiba di Jakarta pada Selasa malam (13/3). Dia datang ke Ibu Kota untuk menjadi saksi. "Saya ingin menuntut hak saya. Saya sudah jauh-jauh sekolah di sini. Biar mereka (terdakwa, red) tanggung jawab atas perilakunya itu," ucapnya dengan menggenggam tisu yang telah lusuh karena air mata. 

 

Saksi lain, Willem Frans Ansanay menegaskan untuk sekuat tenaga menghadapi para terdakwa. Dia mengatakan, dirinya mengenal terdakwa Magentang. "Kaitannya ada di satu gereja. Mangentang itu ketua Sinode, saya ketua majelis tim. Ketua Sinode itu semacam pimpinan harian," jelasnya. 

 

Willem menerangkan, STT Injili Arastamar didirikan olehnya dan Mangentang pada 1987 silam. "Pendirinya itu ada 5-6 orang lah. Termasuk saya dan Magentang," ungkapnya. Namun dalam persidangan, Mangentang tidak mengakui jika Willem adalah pendiri. "Tadi disebutkan di sidang bahwa bukan pendiri. Tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Ada masalah yang lebih krusial terkait perijinan ijazah itu," tegasnya. 

 

Kuasa hukum korban Sabar Ompu Sunggu dan Partners berharap sidang tersebut memberikan keadilan yang nyata. Sebab, jumlah korban dari kasus ini tidak sedikit. "Saya berharap sidang ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku," terangnya. 

 

Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa Tommy Sihotang menuturkan, pihaknya menyerahkan beberapa bukti. Salah satunya pernyataan dari Dikti. Dia mengklaim bahwa bukti dari Dikti keluar pada tahun lalu. "Dikti menyampaikan masalah perijinan ini masalah administratif. Saya sudah kasihkan ke hakimnya," ujarnya. 

 

Yang menarik dari sidang, Tommy mengakui jika perijinan hanya ada di Prodi Teologi dan Pedidikan Agama Kristen (PAK), bukan untuk Persatuan Guru Sekolah Dasar (PGSD). "PGSD itu belum (ada ijin). Karena dia (PGSD) hanya nyantol di PAK. Setelah ada insiden ini, kami sampaikan ke Dikti. Dan di tahun lalu beres kan," paparnya. 

 

Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon diancam hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Karena melanggar Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP.

(sam/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up