JawaPos Radar

Tak Diajak Anies-Sandi Evaluasi Tanah Abang, Ini Ancaman Gembong

13/03/2018, 20:59 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Tak Diajak Anies-Sandi Evaluasi Tanah Abang, Ini Ancaman Gembong
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono (Evi Ariska/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, jika  Pemprov DKI Jakarta tidak mengajak pihak Legislatif dalam evaluasi penataan Tanah Abang tahap pertama, maka akan terjadi kegaduhan. Pasalnya, legislatif merupakan mitra kerja dari Pemprov DKI.

"Idealnya begitu (diajak berdiskusi), supaya tidak gaduh," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com,  Selasa (13/3).

Gembong menerangkan sebagai wakil rakyat,  DPRD DKI perlu mengetahui kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta. Salah satunya,  kebijakan Anies-Sandi melakukan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang,  hingga menimbulkan pro kontra.

"Kita (DPRD) ingin mendengarkan secara detail, melihat secara kongkrit, apa sih sebetulnya yang menjadi program Pemprov DKI sampai menutup jalan itu. Karena menurut pemahaman kami, kami melihat kebijakan penutupan jalan melanggar aturan," ungkapnya.

Oleh sebab itu,  anggota komisi A ini menilai, Anies-Sandi seharusnya dapat duduk bersama dengan DPRD DKI dan mendiskusikan serta mencari solusi bersama terkait kebijakan tersebut.

"Maka seharusnya perlu lah disampaikan kepada dewan di informasikan lah.  Jadi bukan niat kami mau membuat kegaduhan,  enggak. Kita berusaha mengkomunikasiakan,  biar semuanya berjalan dengan baik," ucap dia.

Bahkan,  jika Anies-Sandi tidak berniat beremuk dengan DPRD DKI, kata Gembong,  tak ada cara lain selain melayangkan hak interpelasi kepada kedua pemimpin ibu kota Jakarta itu. "Kalau kita bicara komunikasi kan harus ada niat kedua belah pihak,  maka supaya lebih fair kita ajukan interpelasi," pungkasnya

Diketahui,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tengah berencana mengomunikasikan hasil survei penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama bersama dengan kepolisian dan stakholder terkait. Namun, hingga kini pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum diajak berembuk bersama.

"Semua (stakeholder) tadi sudah diundang. Diberikan arahan untuk sebelum bicara ke media dan ke publik, betul-betul pastikan bahwa stakeholder yang paling dekat dengan kita yaitu pihak Dirlantas itu terkomunikasikan dengan baik dan semua mitra kita, stakeholder juga terkomunikasikan dengan baik," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/3) malam.

(eve/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up