alexametrics

Pemerintah Cabut Moratorium Reklamasi

6 September 2017, 18:49:09 WIB

JawaPos.com – Pemerintah mencabut moratorium reklamsi untuk pulau C dan D di Pantai Utara Jakarta. Pencabutan ini dikemukakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Rapat itu juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Siti menjelaskan, alasan pencabutan moratorium tersebut, karena PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang pulau C dan D sudah memenuhi 11 poin sanksi administrasi yang diminta Kementerian LHK. Proses tersebut selama 14 bulan terhitung sejak Mei 2016.

“Sanksi adminitratif pulau C dan D yang di dalam catatan KLHK ada 11 poin, dan kesebelasnya sekarang mereka sudah selesaikan,” tutur Siti saat usai rapat koordinasi di Kantor Menko Maritim, Rabu (6/9).

Pemerintah Cabut Moratorium Reklamasi
Ilustrasi (Syuhada/Kendari Pos/JawaPos.com)

Sebelas poin tersebut, termasuk penghentian transnasional yang dikatakan Siti sebuah bisnis ilegal. “Misalnya transnasional itu dihentikan. Kita minta ubah amdal mereka sudah ubah. Bagaiman cara ubahnya, lihat integrasi sosial lihat segala macem dampak, kajian dampaknya secara detail,” ujarnya.

Sanksi lainnya, sambung politikus Partai Nasdem itu, KLHK meminta data material yang dibawa ke pulau tersebut. Pengembang juga diminta merapikan pinggiran pulau dan membenahi pengerukan. Pengerukan harus dirapikan agar tak mengganggu jalur pelayaran.

“Memperbaiki pengelolaan pasir uruknya itu juga sudah mereka sampaikan plannya. Kemudian berikan data rinci tentang sumber pasir uruk, sumber dan jumlah material tanah lainnya, kemudian memperbaiki saluran yang harus dilebarkan itu mereka juga sudah lakukan,” jelas Siti.

“Dia juga harus merapikan, melakukan pengerukan, karena terjadi pendangkalan. Itu untuk kepentingan alur pelayaran mereka juga sudah lakukan. Kemudian harus rapikan pulau itu dengan beton itu dia sudah lakukan dengan rapi,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Siti menyebutkan bahwa izin-izin seperti sistematika kontrak, aturan bolak balik material, dan beberapa syarat administrasi lainnya telah dipatuhi pengembang.

Pekan ini KLHK akan bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta soal penghapusan sanksi administrasi.

Sementara itu, untuk pulau G masih dalan proses kajian untuk pencabutan moratorium. “Ya nanti dulu, kan lingkungan mesti detail. Harus didalami lagi, saya akan minta tim bekerja. Tadi diminta oleh rapat, dalam satu-dua minggu ini harus dikerjakan,” pungkasnya.

Editor : admin

Reporter : (cr3/JPC)

Pemerintah Cabut Moratorium Reklamasi