JawaPos Radar

Pemkot Surabaya Seharusnya Tuntaskan Kewajiban Pedagang Pasar Turi

17/12/2017, 11:10 WIB | Editor: Dhimas Ginanjar
pasar turi,henry gunawan
Pasar Turi Baru kini terus menunggu disesaki pengunjung. (Beky Subechi/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Sidang lanjutan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan pedagang Pasar Turi, Henry J. Gunawan telah berlangsung Kamis lalu (14/12). Saat itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Henry, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan nota eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

Dalam eksepsinya, poin penting yang disampaikan oleh Yusril adalah Henry tidak melakukan tindak pidana. Kasus yang menjerat Henry tersebut murni perdata. Sidang tersebut ditunda pekan depan dengan agenda jawaban dari JPU atas eksepsi Henry.

 

Sebagai informasi, JPU menjerat Henry dengan pasal 378 atau 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Dakwaan itu dianggap mengada-ada oleh tim kuasa hukum Henry. Mereka mengganggap tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan itu justru didasari pada fakta-fakta masalah sengketa perdata.

 

Dihubungi JawaPos.com, Sabtu sore (16/12), anggota kuasa Hukum Henry, Agus Dwiwarsono menjelaskan, sengketa itu didasari atas hubungan hukum keperdataan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)/ Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) antara masing-masing pedagang.

 

PIJB itu sendiri secara hukum merupakan perjanjian accessoir dari kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa. "Faktanya, Pemkot belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kalau dilakukan, pedagang akan untung," jelas Agus.

 

Kewajiban yang dimaksud oleh Agus adalah perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa nomor 180 / 1096 / 436.1.2 /  2010; dan Nomor:  GBP / DIR / III / 001 / 2010 tertanggal 9 Maret 2010. Berdasarkan perjanjian kerjasama itu seharusnya Pemkot Surabaya memberikan persetujuan perubahan hak pakai menjadi hak pengelolaan (HPL) atas tanah eks bangunan Pasar Turi tahap 1, tahap 2 dan tahap 4.

 

Selain itu pemkot seharusnya juga memberikan persetujuan kepada PT Gala Bumi Perkasa untuk pengurusan hak guna bangunan (HGB) di atas HPL untuk jangka waktu 25 tahun. Selama ini PT Gala Bumi Perkasa tidak bisa mengurus HGB diatas HPL karena restu dari Pemkot tak kunjung turun.

 

"Seharusnya pemkot Surabaya laksanakan kewajibannya ubah hak pakai jadi HPL dan beri persetujuan kepada PT.Gala Bumi Perkasa mengurus HGB diatas HPL. Klausul itu tidak dilaksanakan oleh Pemkot," tuturnya.

 

Agus DW menerangkan, kalau HGB berada di atas HPL, statusnya justru akan menguntungkan pedagang. Pedagang bisa mengembangkan usahanya. Bagi Pemkot sendiri, seharusnya itu juga tidak menjadi masalah. Sebab walaupun HGB di atas HPL tidak menghilangkan status penguasaan Pemkot Surabaya selaku Pemegang HPL atas nama Pemkot, dan ketika HGB habis berlakunya dan hendak diperpanjang juga harus dengan persetujuan Pemkot Surabaya selaku Pemegang HPL. 

 

"Pedagang sekarang cuma sewa pakai stand. Kalau HGB di atas HPL, mereka bisa menjadikan HGB tersebut sebagai agunan/jaminan ke bank selama masa berlakunya HGB untuk menambah modal usaha. Kalau status yang sekarang, mereka tidak bisa berkembang," terangnya.

 

Selain itu, Agus DW juga menyoroti soal ketentuan dalam PIJB yang mengatur Hak Milik atas Satuan Rumah Susun non Hunian (Strata Title). JPU menilai bahwa hal itu diprakarasi oleh Henry. Padahal menurut Agus DW, itu murni keinginan para pedagang sendiri baik yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Turi Bersatu (P3TB) maupun Tim Pemulihan Pasca Kebakaran Pasar Turi (TPPK Pasar Turi) yang didasarkan pada pertemuan antara Pemkot Surabaya dengan para pedagang pada 2010. 

 

Pertemuan tersebut termuat pada dua berita acara kesepakatan pembangunan Pasar Turi tanggal 24 Maret 2010 dan 10 November 2010. "Pedagang ikut tanda tangan di situ," lanjutnya.

 

Agus DW menuturkan Hak Milik Strata Title yang biaya pengurusannya dibebankan pada para pedagang adalah inisiatif dan kehendak mereka sendiri. Jadi tanggungan-tanggungan seperti BPHTB, biaya notaris, cadangan sertifikat, PPn 10 persen menjadi tanggung jawab pedagang. Dan sesuai fakta hukum yang ada sejujurnya perkara yang didakwakan kepada Henry ini bukan peristiwa pidana dan bukan tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP atau penggelapan dalam Pasal 372 KUHP.

 

Terkait sidang Kamis pekan depan (21/12) dengan agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi Henry, Agus DW mengaku sudah siap. "Prinsipnya kami siap, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Entah apakah eksepsi kami diterima atau perkaranya (pidana) diteruskan, kami siap," tegasnya.

(did/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up