JawaPos Radar

KPK Minta Anies-Sandi Tak Ikut Jadi "Pasien" Korupsi

17/10/2017, 11:31 WIB | Editor: Ilham Safutra
Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pelantikan di Istana Merdeka. (Bayu Putra/ Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Mulai hari ini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjalani tugasnya sebagai pemimpin DKI Jakarta. Selama menjadi gubernur lima tahun mendatang, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menitipkan pesan, yakni berkomitmen menjauhi praktik korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap Anies-Sandi tidak akan menambah panjang daftar kepala daerah yang menjadi "pasien" KPK karena tersandung kasus rasuah.

"Di tengah fenomena banyaknya kepala daerah yang diproses karena kasus korupsi tentu saja pada seluruh kepala daerah terpilih ataupun kepala daerah yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah diberi tanda serentak nanti hal-hal tersebut tidak terjadi," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (17/10).

KPK
Gedung KPK (Dery Ridwansyah/ Jawa Pos)

Oleh karena itu, KPK berharap Anies-Sandi fokus mengemban tugas dengan amanah. "Bekerja sesuai dengan amanat yang memang diatur dan dipilih oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang memilih tentu amanatnya banyak terhadap kepala daerah tersebut," ujar mantan aktivis ICW itu.

Tak hanya itu, kata Febri, Anies-Sandi juga diharapkan dapat memperkuat program-program pencegahan korupsi yang sudah berjalan di DKI Jakarta. Khususnya, sejumlah kerja sama yang telah terjalin antara KPK dan Pemprov DKI dalam pencegahan korupsi.

"Semoga dengan terpilihnya kepala daerah baru Apakah itu di Jakarta ataupun di daerah-daerah yang lain maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa jauh lebih kuat. Di DKI kami beberapa kali melakukan kerja sama soal pencegahan tindak pidana korupsi harapannya bisa jauh lebih kuat," kata dia.

Di sisi lain, Febri juga meminta keduanya segera memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di awal masa jabatan.

"Ada waktu nanti yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang terkait untuk melaporkan kekayaannya jadi nanti kami tentu saja terbuka kalau ada pelaporan-pelaporan disebut dan pelaporan LHKPN adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi," papar Febri.

(put/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up