alexametrics

Ini Langkah KPUD Jatim agar Pilkada 2018 Tak Gaduh

Terkait Kewenangan Rekomendasi Partai
13 Desember 2017, 13:47:40 WIB

JawPos.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi terjadinya dualisme dukungan partai terhadap pasangan calon seperti yang terjadi pada Pilgub Jatim 2013 lalu.

Waktu itu, terjadi konflik dualisme dari Partai Keadilan (PK) yang lebih awal mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) kemudian muncul dukungan pada Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah).

“Jadi, dulu itu satu parpol mendukung Pak Karwo yang tanda tangan itu Wakil Ketua sama Sekretaris, yang satunya dukung Khofifah yang tanda tangan Sekretaris sama Wakil ketua. Alhamdulillah KPU melalui regulasi sudah ditetapkan bahwa dukungan itu harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris,” kata Anggota KPUD Jatim, Choirul Anam di sela Rapat Koordinasi di kantor KPUD Jatim, Surabaya, Rabu, (13/12).

Selain itu, lanjut Anam, perihal rekomendasi dukungan partai juga sudah pembenahan. Melalui PKPU yang baru, rekomendasi dukungan partai yang diterima KPU harus dari DPP, bahkan DPP partai bisa mendaftar calonnya secara langsung.

“Sekarang sudah dibenahi, rekomendasi pasangan calon semua dasarnya dari pusat atau DPP, kalaupun nanti tingkat Kabupaten/Kota berbeda maka yang sah yang dari DPP,” sambungnya.

Untuk mengantisipasi kecurangan, kata Anam, KPUD Jatim telah merancang sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Pencalonan. Dengan sistem tersebut, baik pelaksana maupun pemilu tidak bisa melakukan kecurangan.

“Jadi nanti, seluruh tahapan proses pencalonan akan kami publikasikan ke masyarakat. Sehingga tidak ada lagi peluang bagi peserta maupun penyelenggara untuk melakukan manipulasi atau kecurangan,” pungkasnya.

Editor : admin

Reporter : (ce1/mkd/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads
Ini Langkah KPUD Jatim agar Pilkada 2018 Tak Gaduh