alexametrics

Ancam Bongkar Tanggul Lumpur Porong, Desak Pemerintah Turun Tangan

11 Mei 2017, 18:55:55 WIB

JawaPos.com – Para korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi terus menuntut haknya. Dalam rapat di gedung DPRD Sidoarjo Rabu (10/5), mereka meminta pemerintah segera turun tangan. Sudah sebelas tahun nasib mereka terkatung-katung.

Dalam rapat itu, Pansus Lumpur Lapindo mengundang sejumlah pihak yang pembayaran ganti ruginya belum tuntas. Mulai kalangan pengusaha, nadzir (penjaga tanah wakaf), hingga warga yang masuk peta area terdampak (PAT). Hadir pula perwakilan dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).

Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) Ritonga, pemerintah seharusnya turun tangan untuk mengatasi pembayaran ganti rugi pada pengusaha. ’’Pemerintah membayar ganti rugi warga. Kami juga warga, tapi tidak dibantu,’’ katanya.

Ancam Bongkar Tanggul Lumpur Porong, Desak Pemerintah Turun Tangan
MENGERING: Pekerja mengecek ponton pemompa air dan lumpur di areal luapan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo. (Hanung Hambara/Jawa Pos/JawaPos.com)

Ritonga mengakui, mekanisme pembayaran antara pengusaha dan warga berbeda. PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membuat skema tersendiri bagi para pengusaha dalam bentuk business-to-business (B2B). Satu per satu pengusaha ’’dipaksa’’ menerima nominal ganti rugi yang diberikan. Namun, nominalnya jauh di bawah ganti rugi milik warga. ’’Kalau warga, ganti ruginya Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per meter. Pengusaha hanya menerima Rp 300–500 ribu per meter,’’ jelasnya.

Perundingan B2B itu pun berjalan alot. Pengusaha ingin nominal dinaikkan minimal setara dengan warga. Namun, PT MLJ menolak. Perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut tetap enggan menambah nominal ganti rugi. Akhirnya, pengusaha terpaksa menerimanya. Perjanjian ganti rugi itu dibuat di depan notaris. Ada batas waktu dalam kesepakatan tersebut. Apabila hingga 2009 tidak dapat dilunasi, perjanjian dianggap batal. Faktanya, hingga kini, uang ganti rugi belum dibayar. ’’Artinya, B2B sudah tidak ada,’’ ucapnya.

Ritonga berharap pemerintah bersedia menanggung pembayaran ganti rugi pengusaha. Jumlahnya berkisar Rp 800 miliar. Menurut dia, jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan APBN pemerintah pusat.

Jika pemerintah pusat tetap tidak mau memberikan dana talangan, Ritonga mengancam akan menarik kembali lahan perusahaan yang kini digunakan pemerintah untuk menanggul lumpur.

Dia melanjutkan, sebelum tanggul terbangun, BPLS mengirim surat kepada pengusaha. Isinya, meminta izin agar tanggul dapat dibangun di lahan itu dan petugas BPLS melintas di wilayah perusahaan. Dalam surat tersebut, BPLS juga meminjam material seperti batu dan pasir untuk penanggulan. ’’Batas waktunya sampai Lebaran. Kalau tidak ada kejelasan, 3 ribu karyawan kami akan bongkar tanggul,’’ tutur Ritonga.

Pengusaha lain, Hastuti, menyebutkan bahwa pengusaha sudah berkali-kali datang ke Jakarta. Mereka menjelaskan tersendatnya ganti rugi. Namun, keadaan tidak kunjung berubah. ’’Tolonglah kami, Pak. Kami belum dapat ganti rugi,’’ katanya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus menuturkan, pemerintah sudah seharusnya menanggung ganti rugi bagi pengusaha. Sebab, sebagian lahan yang digunakan untuk tanggul merupakan milik pengusaha. ’’Mereka meminjamkan lahannya. Seharusnya dibantu,’’ ujar politikus PAN itu.

Emir juga mengkritik hasil rapat terbatas kabinet beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa pemerintah tidak akan menanggung ganti rugi pengusaha. Sebab, di antara PT MLJ dan pengusaha, sudah ada B2B. Dia mengingatkan bahwa PT MLJ sudah ingkar janji. Jauh melewati batas waktu yang disepakati. Kini, saatnya pemerintah turun tangan. ’’Tanahnya dipakai, jadi harus dapat ganti rugi,’’ tegas pria asli Sidoarjo itu.

Kepala PPLS Dwi Sugiyanto berjanji akan menyampaikan permintaan para pengusaha ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah itu, pihaknya bakal berupaya mempertemukan pansus, korban, dan pemerintah. Semua hasil dan kesepakatan rapat dirangkum, lalu dikirimkan kepada sekretaris negara (Sekneg). ’’Tujuannya, bisa disuarakan langsung ke pengambil kebijakan,’’ terangnya.

Dwi menjelaskan, terkait tanah wakaf, mekanisme ganti rugi akan diubah. Sebelumnya, nadhir diminta menyediakan tanah pengganti. Mekanismenya melalui jual beli. Hal itulah yang membuat ganti rugi tak bisa dicairkan. Sebab, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Ke depan, sistemnya berubah menjadi ruislag atau tukar guling. (aph/c18/pri)

Editor : Suryo Eko Prasetyo

Saksikan video menarik berikut ini:


Ancam Bongkar Tanggul Lumpur Porong, Desak Pemerintah Turun Tangan