alexametrics

Bayar BRT tanpa Duit Kontan

6 Desember 2017, 14:40:39 WIB

JawaPos.com- Banyak hal baru pada sistem bus rapid transit (BRT) yang akan datang. Bukan hanya jalurnya yang khusus. Sistem pembayaran juga bisa berbeda. Dinas perhubungan (dishub) berencana menerapkan sistem pembayaran nontunai.

Saat ini sistem pembayaran nontunai baru diterapkan pada parkir meter di Jalan Jimerto dan Sedap Malam. Pengguna layanan tersebut membayar dengan memakai kartu yang diterbitkan bank. Ada lima jenis kartu yang bisa digunakan. Kartu tersebut diterbitkan Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Jatim, dan BRI. Rencananya, layanan BRT mengadopsi sistem tersebut.

Karena itu, penumpang harus memiliki kartu tersebut. Setelah kartu itu digesek, saldonya pun berkurang. Uang langsung masuk kas daerah. Dengan begitu, pengemudi fokus mengantar penumpang dari halte satu ke halte lainnya.

Sistem itu berbeda jauh dengan bus kota. Penumpang membayar tunai kepada kernet atau kondektur bus. Apalagi angkot. Sopir langsung menerima duit. Akibatnya, lalu lintas kerap terhambat angkot yang berhenti di sembarang tempat dan sopirnya masih nyusuki penumpang.

Kabid Angkutan Dishub Tunjung Iswandaru mengatakan, BRT dikonsep modern. Sumber daya manusia yang menangani transportasi itu tidak banyak. Satu armada dikendalikan seorang pengemudi. Karena itu, sistem yang diterapkan bukan manual. ’’Semua komputerisasi dan memanfaatkan jaringan,’’ katanya.

Dishub sudah bekerja sama dengan bank. Kerja sama itu menyangkut pola pemotongan saldo dan pengalihan dari rekening pemegang kartu ke rekening kas daerah. Biasanya, ada biaya yang harus ditanggung akibat perpindahan rekening itu. ’’Dulu, sempat ada wacana biaya pemindahan dibebankan kepada penumpang,’’ ucap Tunjdung.

Setelah ada kerja sama itu, beban biaya tidak ada lagi. Besaran nominal yang dipotong sesuai tarif yang dikenakan. Tidak ada tambahan biaya apa pun. Penumpang tidak dirugikan.

Yang jelas, sistem tersebut terus digodok. Sebab, BRT adalah transportasi masal. Penggunanya berasal dari berbagai kalangan. Termasuk mereka yang tidak familier menggunakan kartu layanan tersebut. Dishub pun mencari cara agar mereka tetap dilayani.

Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Yakni, menyediakan outlet kartu di masing-masing halte. Namun, cara itu belum tentu menyelesaikan masalah. Harga deposito kartu minimal Rp 50 ribu. Bisa jadi, ada calon penumpang yang tidak membawa uang sebesar itu. Otomatis, mereka tidak bisa membeli kartu tersebut.

Tundjung meniru konsep parkir yang diterapkan di Jalan Jimerto dan Sedap Malam. Di awal penerapan kebijakan, belum banyak orang yang memiliki kartu. Jalan keluar yang ditawarkan adalah pengguna jasa layanan parkir menggunakan kartu milik jukir. ’’Bisa jadi, nanti menggunakan kartu milik pengemudi,’’ ungkapnya.

Namun, cara tersebut adalah alternatif terakhir. Dishub akan mengupayakan pembelian kartu nontunai yang disiapkan di masing-masing outlet.

Selain sistem pembayaran, panjang rute menjadi perdebatan. Kabarnya, jarak dari Terminal Purabaya dan Joyoboyo dianggap terlalu pendek. Jumlah penumpang di sepanjang lintasan itu juga sedikit. Ada wacana penambahan jarak. Namun, belum diketahui apakah diteruskan ke Jalan Darmo atau Jalan Diponegoro.

Tundjung juga belum bisa menjelaskan. Dia masih berfokus pada perangkat dan armada yang ada di lapangan. Rute dan regulasi masih menjadi kewenangan Wali Kota Tri Rismaharini. ’’Kami hanya pelaksana di lapangan,’’ katanya.

Dia membenarkan bahwa penumpang dari Terminal Purabaya menuju Joyoboyo tidak banyak. Sebab, ada transportasi lain yang melayani dari luar kota langsung ke terminal tersebut. Misalnya, bus Mojokerto–Surabaya dan lin Porong–Sidoarjo–Joyoboyo. ’’Tapi, untuk masalah rute, kami menunggu instruksi wali kota,’’ imbuhnya.

Kepala Dishub Irvan Wahyudrajad mengungkapkan, BRT merupakan program baru pemkot. Banyak yang harus dipersiapkan sebelum melangkah pada penerapan. Persiapan itu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) selain dishub. ’’Kami terus berkoordinasi dengan OPD agar pelaksanaan nanti sesuai rencana,’’ katanya.

Di sisi lain, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Haryo Sulistyarso mengatakan, transportasi masal harus berorientasi pada layanan masyarakat. Artinya, program dan sistem yang diterapkan harus bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Mulai kenyamanan, keselamatan, rute, hingga sistem operasional yang diterapkan. ’’Sifatnya harus menjawab kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya.

Editor : admin

Reporter : (riq/c7/dos)



Close Ads
Bayar BRT tanpa Duit Kontan