JawaPos Radar

Sidang Dugaan Korupsi Bawaslu Jatim, Ketua Dituntut 1,5 Tahun, Anggota 3,5 Tahun

02/11/2016, 18:23 WIB | Editor: admin
Sidang Dugaan Korupsi Bawaslu Jatim, Ketua Dituntut 1,5 Tahun, Anggota 3,5 Tahun
(Galih Cokro/Jawa Pos/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com Setelah dua kali tertunda, jaksa penuntut umum (JPU) akhirnya membacakan surat tuntutan untuk tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.

Jaksa menuntut hukuman yang berbeda bagi tiga terdakwa. Yang paling ringan adalah tuntutan untuk Sufyanto, ketua Bawaslu.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (1/11), jaksa menuntut Sufyanto dengan pidana penjara selama 1,5 tahun.

Selain itu, Sufyanto diwajibkan membayar denda Rp 80 juta. Jika tidak sanggup membayar, dia harus mengganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Sufyanto tidak dikenai kewajiban membayar uang pengganti oleh jaksa. Alasannya, dia telah mengembalikan uang ke kas negara. Uang yang dikembalikan Sufyanto melalui keluarganya pada 29 Agustus 2016 sebesar Rp 76 juta.

Nominal tersebut sesuai dengan kerugian negara yang disebut timbul akibat perbuatannya seperti tertera dalam surat dakwaan.

Sementara itu, Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pudjiatmoko (anggota Bawaslu) masing-masing dituntut pidana penjara selama 3,5 tahun plus denda Rp 80 juta subsider empat bulan kurungan.

Kedua terdakwa dikenai kewajiban membayar uang pengganti. Yakni Rp 61,5 juta untuk Andreas dan Rp 66 juta bagi Sri Sugeng. Jika tidak membayar uang pengganti, mereka wajib mengganti dengan hukuman badan.

Lamanya satu tahun sembilan bulan. Dalam tuntutannya, jaksa Agung Pribadi mengatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana hibah Bawaslu Jatim saat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013.

’’Terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,’’ katanya. Menanggapi tuntutan tersebut, ketiga terdakwa sepakat mengajukan pembelaan pada persidangan pekan depan.

Mereka tetap kukuh tidak bersalah. ’’Kami yakin para terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menyalahi aturan,’’ ujar Agung Nugroho, salah seorang kuasa hukum terdakwa.

Keyakinan itu mengacu pada fakta persidangan. Dalam pembuktian, Agung, saksi, dan alat bukti menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan para terdakwa dalam penggunaan dana hibah.

Agung juga merasa aneh dengan hitung-hitungan nilai uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Sebelumnya, dalam dakwaan, jaksa menyebut Andreas merugikan negara Rp 71,5 juta.

Lalu, Sri Sugeng mengakibatkan kerugiaan Rp 176 juta. Tapi, angka tersebut berubah dalam tahap penuntutan. Setelah sidang, Sufyanto mengatakan bahwa dirinya tetap menghormati tuntutan jaksa.

Namun, dia akan menyampaikan pembelaan. Baik melalui kuasa hukum maupun pembelaan pribadi yang disampaikan secara tertulis. ’’Nanti akan saya diskusikan lagi dengan kuasa hukum,’’ katanya.

Sebagaimana diberitakan, dalam kasus tersebut, jaksa menuding ketiga komisioner melakukan korupsi bersama-sama dengan saksi Amru (sekretaris Bawaslu) dan Gatot Sugeng Widodo (bendahara Bawaslu).

Akibat tindakan mereka, negara mengalami kerugian. Kerugian berasal dari penggunaan dana perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (may/c19/fal/sep/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up