JawaPos Radar | Iklan Jitu

Eddy Rumpoko Jalani Sidang Perdana

02 Februari 2018, 14:13:18 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Eddy Rumpoko
Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya, Juanda, Jumat (2/2). (Dida Tenola/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menggelar sidang perdana kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Terdakwanya adalah mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Saat hendak masuk ke ruang sidang, Eddy terlihat tenang. Dia tidak banyak berbicara kepada wartawan, namun sempat melempar senyum. "Mohon doanya," ujar Eddy Rumpoko singkat di Pengadilan Tipokor Surabaya, Juanda, Jumat (2/2).

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto. Dalam surat dakwaan, Eddy dijerat dengan pasal berlapis.

Antara lain pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. "Terdakwa terlibat dalam melakukan praktik suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu," tegas Iskandar Marwanto.

Kasus yang menjerat Eddy Rumpuko terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Batu. Dia diduga menerima suap senilai Rp 500 juta dari Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap. Uang suap itu terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar.

Eddy sendiri diamankan saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 16 September 2017. Saat KPK membawanya ke Mapolda Jatim, Eddy sempat menceritakan kronologis OTT. Kala itu, dia mengaku tidak apa-apa.

OTT dilakukan di kediamannya. Ketika itu, Eddy sedang berada di dalam kamar mandi. Eddy sendiri sempat mengajukan gugatan praperadilan pada 21 November 2017.

Namun gugatan itu ditolak Hakim R Lim Nurohim. Salah satu pertimbangan hakim menolak gugatan praperadilan adalah barang-barang yang disita KPK dapat dipergunakan sebagai bukti tindak pidana korupsi.

(did/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up