alexametrics
Hari Dokter Nasional

Bumil Harus Siap Bolak-balik untuk USG

Soal Aturan Baru Pelayanan Radiologi Klinik
24 Oktober 2020, 10:57:59 WIB

Muncul di saat fokus tercurah pada penanganan pandemi, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2020 bisa berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Penolakan datang dari organisasi profesi dan kolegium kedokteran.

DALAM kondisi berbadan dua, ibu hamil idealnya mendapat pelayanan kesehatan yang berlangsung praktis. Memudahkan. Bukan malah membuat ribet.

Namun, dengan Permenkes 24/2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik, pemeriksaan kehamilan mungkin tidak cukup dan selesai di dokter kandungan. Terutama jika hendak melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Sebab, pemeriksaan itu harus melalui dokter spesialis radiologi.

’’Katakanlah ada ibu hamil yang datang ke dokter kandungan, kemudian dilakukan USG. Mungkin lebih mudah seperti itu ketimbang harus USG ke dokter spesialis radiologi dulu, baru kemudian ke dokter spesialis kandungan,’’ ujar Ketua Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Surabaya Dr dr Brahmana Askandar SpOG (K).

Menurut dia, concern paling utama yang mesti dikedepankan adalah masyarakat. Apakah mereka nanti bisa lebih dimudahkan dengan kebijakan yang tertuang dalam permenkes atau justru dipersulit. ’’Mana yang lebih mudah untuk mereka? Semestinya kalau untuk masyarakat, lebih praktis yang selama ini sudah berjalan,’’ imbuhnya.

Baca juga:

Brahmana menjelaskan, ibu hamil (bumil) adalah salah satu yang paling terdampak saat permenkes tersebut betul-betul dijalankan. Seorang bumil mesti siap bolak-balik. Pertama, melakukan USG dengan dokter radiologi. Kemudian, membawa hasil USG tersebut ke dokter obgyn untuk dikonsultasikan. Jika diperlukan USG tambahan, bumil harus kembali ke dokter radiologi.

Pihaknya belum mengetahui persis petunjuk teknis (juknis) permenkes tersebut. ’’Tapi, kalau memang kontrol yang berkaitan dengan radiologi itu harus ditangani spesialis radiologi, nanti ya dua kali kerja. Bakal memperpanjang rantai pelayanan kepada pasien,’’ terang alumnus Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

Problemnya tidak hanya berasal dari sisi pasien. Brahmana menyangsikan jumlah dokter spesialis radiologi di Indonesia bisa mencukupi jumlah dokter spesialis lain. Terlebih, tindakan dengan alat radiologi tidak hanya digunakan dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis jantung yang hendak melakukan kateterisasi atau pemasangan ring jantung juga memerlukannya. Dokter urologi yang membantu pasien dengan keluhan saluran kencing pun demikian.

Menurut dia, apa yang berjalan selama ini sudah mulus, lancar, dan memudahkan pasien. Terlebih, tindakan dengan alat radiologi sejauh ini dikerjakan tiap-tiap spesialis yang memiliki kompetensi pada bidangnya. Misalnya, dokter obgyn yang punya sertifikat kompetensi untuk melakukan USG pada bumil. Bahkan, itu diakui secara resmi oleh organisasi internasional untuk pemeriksaan USG pada obgyn, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki) Jawa Timur Dr dr Achmad Lefi SpJP (K) FIHA mengungkapkan, Perki pusat sudah melakukan diskusi dan mengambil sikap atas rencana diberlakukannya Permenkes 24/2020. Perki pusat, antara lain, menyoroti bahwa terbitnya peraturan itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Prof Dr David S. Perdanakusuma SpBP RE menuturkan, MKKI bersama organisasi dan asosiasi profesi kedokteran sudah bersurat kepada Kemenkes pada awal permenkes itu jadi. Mereka berkeberatan dan meminta penerapan aturan itu ditunda. Bahkan, David menghubungi via telepon Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof Abdul Kadir. Sayang, Kemenkes bergeming.

Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati menyatakan bahwa pihaknya belum akan menyikapi protes dan somasi para dokter terkait dengan Permenkes 24/2020.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir tidak merespons permintaan wawancara Jawa Pos.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : hay/lyn/c19/fal



Close Ads