alexametrics
Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

4 Harapan IDI Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf

20 Oktober 2019, 17:37:47 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi dilantik hari ini, Minggu (20/10). Sejumlah harapan pun digantungkan di bawah kepemimpinan keduanya. Tak terkecuali masalah kesehatan. Dunia kesehatan Indonesia tentu menaruh harapan yang besar kepada pemimpin terpilih.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi menjelaskan, banyak harapan yang perlu diwujudkan untuk membuat dunia kesehatan tanah air lebih prima. Apalagi pembangunan SDM merupakan visi misi Jokowi-Ma’ruf pada periode 2019-2024. Bisa dikatakan, jika ingin pembangunan kualitas SDM berjalan baik, maka masalah kesehatan pun perlu jadi prioritas.

“Jadi kan kalau melihat problematika utama ya, dari yang lain dianggap utama. Negara bertanggung jawab terkait kesehatan dan pendidikan. Progress pusat dan daerah. Terkait dengan kesehatan ada beberapa problem utama yang harus menjadi fokus 100 hari kerja presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Adib kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Pertama adalah masalah pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Adib mengkritisi pelayanan puskesmas yang perlu direvitalisasi. Saat ini puskesmas semakin terbebani dengan berbagai penyakit pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebetulnya fungsi puskesmas bisa mencegah beban tersebut.

“Dengan melakukan revitalisasi puskesmas di daerah. Perlu saya tekankan kondisi yang ada di puskesmas, banyak terbebani kaitannya kuratif oleh pasien-pasien BPJS. Padahal itu bisa ditekan dengan menggenjot upaya puskesmas memiliki fungsi preventif,” kaya Adib.

Sehingga saat bicara soal kuratif, kata dia, sudah terbebani dengan pengobatan pasien. Beban anggaran biaya juga lebih besar untuk mengobati daripada mencegah.

“Beban biaya negara sangat di kuratif. Efisiensikan kuratif adalah dengan meningkatkan paradigma sehat. Buat masyarakat sadar tentang kesehatan. Lalu kemudian bukan sekadar sebuah gerakan tetapi ditindaklanjuti dengan program yang terukur,” tegas Adib.

Caranya dengan peningkatan Posyandu, memfungsikan kader-kader kesehatan di daerah, sampai level paling bawah di tingkat kelurahan. Adib mengusulkan untuk menempatkan anggaran kesehatan dalam upaya preventif dan promotif dengan porsi yang lebih besar.

Kedua adalah upaya program pemerintah terkait kesehatan ibu dan anak. Saat ini data menunjukkan belum ada perbaikan perubahan signifikan terkait persoalan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita.

“Hal itu harus jadi perhatian utama pemerintah ke depan,” katanya.

Infografis gizi pada balita. (Kemenkes)

Masalah perbaikan angka gizi atau stunting, kata Adib, tak hanya sekedar memberikan gizi tambahan lewat Pemberian Makan Tambahan (PMT). Akan tetapi, untuk permasalahan gizi diperlukan membangun sistem dinamis terkait masalah lingkungan serta hygiene.

Ketiga, adalah bagaimana membangun SDM di fasilitas-fasilitas kesehatan. Tenaga-tenaga kesehatan harus berkualitas seiring dengan kemajuan teknologi 4.0 saat ini.

“Menjamin SDM kesehatan seperti tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter spesialis dan subspesialis harus sejalan dengan industri 4.0. Harus melihat secara futuristik,” tuturnya.

Dan terakhir, tentunya paling penting yang selalu menjadi momok adalah masalah pembiayaan. BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit dalam membiayai para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah penyakit tak menular semakin tinggi.

“Pembiayaan kesehatan masalah BPJS. Ini juga harus jadi program utama tak bagaimana pemerintah tak sekadar tutupi defisitnya saja tapi harus ada perbaikan sistem dan kolaborasi antara Kementerian kesehatan BPJS. Sehingga program yang ada enggak hanya sekadar meningkatkan kepesertaan saja tetapi perbaikan mutu sistem,” katanya.

Tentunya dalam 100 hari semua permasalahan itu tak cukup waktu untuk diselesaikan secara bertahap. Akan tetapi menurut Adib, presiden dan wakil presiden terpilih pasti akan menentukan mana indikator permasalahan yang harus menjadi prioritas.

“PR yang belum selesai sebelumnya yaitu masalah pembiayaan tadi dan upaya menekan angka kematian bayi dan anak,” tukasnya.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Marieska Harya Virdhani

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads