alexametrics

Sanitasi Buruk Berisiko Memicu Stunting pada Anak

2 Oktober 2019, 21:12:15 WIB

JawaPos.com – Urusan sanitasi selalu dipandang sebelah mata. Persoalan ‘belakang’ yang ditangani belakangan. Padahal, ketika sanitasi tak dilakukan dengan baik bisa berakibat fatal. Bahkan bisa menyebabkan stunting atau masalah gizi buruk pada anak.

Hal ini diungkapkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Agus Nurali usai acara peringatan Hari Lingkungan Sedunia, di Jakarta, Rabu (2/10). Stunting secara umum dikenal masyarakat ketika seorang anak mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Biasanya terlihat dari postur badan yang lebih kecil dari usia seharusnya.

Tapi, stunting tidak hanya menyangkut fisik yang kecil. Tapi juga kecerdasan anak. Lantas bagaimana hubungan sanitasi dengan stunting?

Imran menerangkan, sanitasi yang buruk bisa memengaruhi makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pasalnya, ada risiko pencemaran bakteri pada akses air bersih. Ketika dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun, maka bisa mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan.

Istilahnya terjadi prosesenvironmental enteropathy. Gangguan pencernaan karena pencemaran lingkungan. Diarenya kronis. “Jangka pendeknya, diare, tifoid, dan hepatitis. Yang jangka panjang, stunting,” tegasnya ditemui usai acara peringatan Hari Lingkungan Sedunia, di Jakarta, Rabu (2/10).

Ketika itu terjadi, otomatis asupan gizi tak bisa maksimal pada tubuh karena terus dikeluarkan. Anak pun akhirnya mengalami gangguang tumbuh kembang dalam periode emasnya, yakni seribu hari kehidupan.

“Karena ibu sakit terus. Anak juga diare,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, perbaikan sanitasi dan akses air bersih harus terus digenjot. Sehingga, anak-anak Indonesia bisa terhindar dari stunting.

Dari data Kemenkes, saat ini akses sanitasi baru 78 persen dari sekitar 65 juta kepala keluarga di Indonesia. Artinya, masih ada 15 juta kepala kelurga yang buang air besar (BAB) sembarangan.

Diakuinya, masing-masing daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Untuk daerah perkotaan misalnya. Tantangan justru hadir dari perilaku masyarakat dan urusan urbanisasi. Banyak yang tinggal di bantaran sungai. Lalu, di kontrakan tak disediakan jamban sehingga membuat mereka komunal.

Persoalan ini membuat suatu daerah atau provinsi gagal mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100 persen. Seperti DKI, yang kini masih berkutat di angka 96 persen.

”Permasalahan kota memang tidak mudah. Kota lebih ke perilaku. Kalau kabupaten lebih ke cakupan luasnya,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya optimis urusan sanitasi ini akan rampung 100 persen pada 2024. Saat ini, segala upaya tengah digenjot untuk mencapi tarhet tersebut. Salah satunya, menguatkan kemitraan dengan TNI dan privat sector. Kemenkes mendorong agar CSR perusahan bisa dilarikan ke urusan perbaikan sanitasi.

Ditemui dalam kesempatang yang sama, Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Syarif Pasha mengatakan, bahwa kebanyakan kepala daerah masih menganggap urusan sanitasi ini tak terlalu penting. Mereka lebih fokus pada pembangunan jalan dan lainnya. ”Padahal sanitasi ini penting untuk masa depan anak-anak kita,” keluh Walikota Jambi tersebut.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Zalzilatul



Close Ads