Kronologi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan Akhirnya Ditahan KPK

JawaPos.com – Kasus korupsi yang menyeret Bupati Sidoarjo kembali terjadi. Sebelumnya Saiful Ilah pada 2020 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kini, KPK kembali menyeret Bupati Sidoarjo yang menjabat menjadi tersangka kasus korupsi yakni Muhdlor Ali atau akrab disapa Gus Muhdlor, Bupati Sidoarjo terpilih pada 2021.

Gus Muhdlor resmi ditahan KPK pada Selasa (7/5) usai diperiksa selama 6,5 jam.

Berikut rangkuman kronologi kasus korupsi yang menyeret Gus Muhdlor, anak keenam dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Agoes Ali Masyhuri Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat tersebut.

25 Januari 2024

KPK melakukan OTT di Sidoarjo. Dari hasil OTT, KPK mengamankan 11 orang. Belasan orang itu antara lain Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati. Hasil penyidikan, Siska ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 69,9 juta.

23 Februari 2024

KPK kembali menetapkan tersangka anyar. Yakni, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono. Siska dan Ari Suryono dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

16 April 2024

Status tersangka baru kembali bermuara. Kali ini, KPK mencokok Gus Muhdlor sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

19 April 2024

Gus Muhdlor mangkir dalam pemeriksaan pertamanya. Orang nomor satu di Sidoarjo itu menyatakan bahwa dirinya sedang sakit dan dalam masa perawatan.

22 April 2024

Seolah tak tinggal diam, Gus Muhdlor “melawan” KPK melalui praperadilan. Gus Muhdlor mendaftarkan praperadilan ke PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

3 Mei 2024

Gus Muhdlor kembali dipanggil untuk diperiksa. Namun, kali kedua Gus Muhdlor mangkir dalam pemeriksaan KPK.