Pimpinan KPK Klaim Masa Jabatannya Otomatis Diperpanjang Setelah Diubah MK Jadi 5 Tahun

Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK yang semula empat tahun jadi lima tahun bersifat final. Ia menilai, putusan itu langsung bisa diterapkan terhadap Pimpinan KPK saat ini.

"MK adalah lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon terkait dengan ketentuan dalam suatu UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia/UUD 1945. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat serta berlaku sejak diputus," kata Johanis saat dikonfirmasi, Jumat (26/5).

Baca Juga: Golkar-PAN Cukupi Ambang Batas Presiden, Airlangga dan Zulhas Bicara Soal Duet

Ia menegaskan, putusan MK yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK jadi lima tahun sah menurut hukum. Sebab, MK sangat berwenang mengadili dan memeriksa Undang-Undang.

"Karena permohonan pemohon diterima oleh MK, maka masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Karena putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan UU," tegas Johanis.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materi judicial review (JR) terkait masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun, menjadi lima tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan uji materi terkait masa jabatan Pimpinan KPK itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Baca Juga: IHSG Diperkirakan Variatif Setelah BI Tahan Suku Bunga Acuan

"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/5).

"Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," sambungnya.

Baca Juga: Roberto Firmino Bagikan 200 Kotak Perpisahan

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan pimpinan atau anggota lembaga lainnya dinilai telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif.

"Guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama lima tahun," ucap Arief.

Baca Juga: Brighton & Hove Albion Lolos Ajang Eropa untuk Kali Pertama dalam 122 Tahun

MK juga menilai, jika masa jabatan pimpinan KPK hanya empat tahun, maka DPR mempunyai kewenangan untuk memilih pimpinan KPK sebanyak dua kali. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi independensi KPK.

"Kewenangan DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam periode masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan," pungkas Arief.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pimpinan KPK Klaim Masa Jabatannya Otomatis Diperpanjang Setelah Diubah MK Jadi 5 Tahun

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pimpinan KPK Klaim Masa Jabatannya Otomatis Diperpanjang Setelah Diubah MK Jadi 5 Tahun

Tags

Artikel Terkait

KPK Dalami Dugaan Penukaran Uang Valas oleh Eks Pejabat Bea Cukai

KPK Buka Kemungkinan Periksa Dirjen Bea Cukai, Dalami Soal Dugaan Penerimaan Uang SGD 213.600 dari PT Blueray Cargo

KPK Cecar Hilman Latief soal Pertemuan Yaqut Qoumas hingga Pengelolaan Kuota Haji oleh Asosiasi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com