Tito Tak Nyaman Tangani Kasus Purn. TNI, Hadi Tjahjanto Beri Dukungan

JawaPos.com - Saat ini, Polri tengah menangani kasus pidana yang melibatkan setidaknya dua purnawirawan TNI. Kedua purnawirawan itu yakni mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kakostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Dalam menangani kasus kedua purnawirawan TNI tersebut, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian secara pribadi mengaku tidak nyaman. Sebab, sangat disayangkannya, kasus ini muncul di tengah upaya TNI-Polri membangun sinergi.

"Penanganan kasus purnawirawan bagi TNI tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri," ujar Tito di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Meski begitu, Polri tetap bekerja profesional. Tito menegaskan, siapapun Warga Negara berkedudukan setara di mata hukum.

Sehingga ketika terjadi dugaan pelanggaraan pidana, maka tetap harus diselesaikan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. "Hukum harus berkata demikian, ada azas persamaan di mata hukum, semua orang sama di muka hukum," lanjut Tito.

Hal itu dibuktikan Tito dengan adanya penegakan hukum terhadap purnawirawan Polri. Seperti penetapan tersangka dugaan makar terhadap mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob.

"Apalagi dalam kasus, mohon maaf, melibatkan Bapak Kivlan Zen. Ini bukan hanya kasus kepemilikan senjata api, tentu juga ada dugaan permufakatan jahat dalam bahasa hukum untuk melakukan rencana pembunuhan," tegasnya.

Profesionalitas Polri itupun mendapat dukungan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi memastikan, pihaknya tak akan intervensi dalam proses hukum purnawirawan TNI.

Hal itu mengingat kedua purnawiraran TNI, secara hukum, sudah menjadi warga sipil. Sementara, TNI juga tidak berwenang melakukan upaya penegakan hukum.

"Untuk purnawirawan sudah ada wadah sendiri, karena purnawirawan secara hukum udh masuk di ranah sipil," ungkap Hadi.

Lebih lanjut, mantan KSAU itu memastikan penegakan hukum terhadap purnawirawan TNI tidak menganggu hubungan baik antara institusinya dengan Polri. Sinergitas akan tetap dibangun dari level terendah hingga tertinggi.

"Seperti yang diketahui soliditas TNI-polri sampai sekarang terus (berjalan). Mulai dari Babinsa dan Babinkamtibmas. Ini adalah salah satu bentuknya," pungkas Hadi.