Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Uang ASN

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono, pada Jumat (2/2). Kedua pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sidoarjo itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Nah khusus untuk besok, bertempat di Gedung Merah Putih ini, kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BBPD Sidoarjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK besok, hari Jumat tanggal 2 Februari," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menjelaskan, pihaknya akan mengonfirmasi kepada Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo terkait pemotongan dan penerimaan uang, yang disinyalir untuk kebutuhan pribadi keduanya. Hal ini setelah KPK menjerat Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka.

"Kita kan masih mengonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Kalau tersangka kan kemarin satu orang sudah ditetapkan. Jadi kami konfirmasi dulu, lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, nanti ada proses-proses yang harus dilalui," ucap Ali.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Dukung Prabowo Gibran di Pemilu 2024

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada ASN BPPD di Sidoarjo. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (25/1).

KPK menduga, pemotongan uang ASN tersebut untuk kepentingan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.

Besaran potongan yang diterima senilai 10 sampai dengan 30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. KPK menduga, selama 2023 penerimaan dana insentif itu berjumlah Rp 2,7 miliar.

Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Uang ASN

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Uang ASN

Tags

Artikel Terkait

KPK Dalami Dugaan Penukaran Uang Valas oleh Eks Pejabat Bea Cukai

KPK Buka Kemungkinan Periksa Dirjen Bea Cukai, Dalami Soal Dugaan Penerimaan Uang SGD 213.600 dari PT Blueray Cargo

KPK Cecar Hilman Latief soal Pertemuan Yaqut Qoumas hingga Pengelolaan Kuota Haji oleh Asosiasi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com