alexametrics

Soal Edaran Kemenaker, Wali Kota Batam: Abaikan Saja

31 Oktober 2018, 18:32:32 WIB

JawaPos.com – Pemkot Batam menanggapi permintaan buruh perihal ketegasan pemerintah daerah soal surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Meski Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah meneruskan edaran tersebut, Pemkot Batam justru mengabaikannya.

Wali Kota Batam HM Rudi menjelaskan, pihaknya belum menerima edaran yang mengharuskan pemerintah daerah melanjutkan kebijakan secara nasional itu. Hal itu dikatakn saat menemui para buruh di kantornya di Batam Centre, Batam, pada Rabu (31/10).

Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI tertanggal 16 Oktober 2018, dengan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Rudi menyampaikan, para buruh di Batam tidak perlu berpatokan pada surat edaran tersebut. Sehingga dewan pengupahan boleh mengajukan rencana upah untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi.

“Saya belum terima itu, (surat edaran) tapi abaikan sajalah, kita lanjut saja, nanti disampaikan kepada gubernur,” kata Rudi yang disambut tepuk tangan perwakilan buruh.

Terkait dengan upaya buruh mengharapkan terhapusnya Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, Rudi mengaku itu bukan wewenang Pemkot Batam. Rudi menyarankan agar perwakilan buruh yang tergabung dalam asosiasinya masing-masing, menyuarakan di tingkat pusat.

Sebab, memang aturan itu bisa diubah oleh pusat. Rudi meyakinkan, Pemkot Batam akan selalu hadir untuk mendiskusikan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak-hak buruh.

Namun memang ada hal-hal yang keputusannya berada di tingkat yang lebih tinggi, baik itu provinsi maupun pusat.

Editor : Yusuf Asyari

Reporter : (bbi/JPC)


Close Ads
Soal Edaran Kemenaker, Wali Kota Batam: Abaikan Saja