Sebut Gawai Pemicu Kebakaran, Sutopo Purwo Nugroho Terancam Hukum Adat

31/08/2018, 05:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
AKSI DAMAI. Puluhan orang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar menggelar aksi damai di gedung DPRD Kalbar terkait pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (30/8). (Zainudin/Rakyat Kalbar/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Puluhan orang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat menggelar aksi damai di gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis pagi (30/8). Aksi ini menyusul tudingan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho soal penyebab kabut asap.

Sutopo menyebut tradisi gawai serentak sebagai pemicu kabut asap di Kalbar. Ikut serta dalam aksi tersebut Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar Jakius Sinyor dan pengurus DAD lainnya.

Massa diterima Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah, Ketua Komisi V DPRD Kalbar beserta anggotanya Markus Amit, Wakil Ketua I DPRD Kalbar H Amri Kalam dan anggotanya Martinus Sudarno, serta beberapa anggota dewan lainnya.
Massa aksi menyatakan, masyarakat suku Dayak tidak bermukim di lahan gambut yang selama ini sering dilanda kebakaran.

Sebab, masyarakat Dayak pada umumnya bermukim dan melakukan aktivitas pertanian tradisional di lahan kering. Kendati membuka lahan dengan sistem bakar, namun berdasarkan kearifan lokal. Masyarakat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Atas dasat itu, pihaknya mendesak Sutopo Purwo Nugroho mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dayak. Baik melalui media lokal maupun nasional.

Sutopo diharapkan lebih menghormati kearifan lokal masyarakat Dayak dalam NKRI. Dia diminta hadir di Kota Pontianak untuk diadili secara hukum adat Dayak paling lama 7 hari setelah surat dilayangkan. Sebab pernyataan Sutopo dianggap telah meresahkan dan merendahkan harkat, dan martabat masyarakat Dayak.

Mereka mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak mudah mengeluarkan pernyataan serupa, yang dapat mendiskreditkan masyarakat Dayak.
Sekretaris MADN, Yakobus Kumis menjelaskan, yang hadir aksi mewakili keresahan masyarakat Dayak seIndonesia.

Mereka ingin menyampaikan somasi, teguran hukum maupun pernyataan sikap dari masyarakat Dayak terhadap pernyataan Sutopo yang dinilai menyinggung perasaan.

"Sutopo memberikan pernyataan itu menurut kami sangat menyakitkan. Karena menyangkut harkat, martabat dan nama baik masyarakat Dayak," tuturnya dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Jumat (31/8).

Pernyataan Sutopo terkait gawai serentak memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas tidak bisa diterima. Pasalnya, masyarakat adat dengan kearifan lokalnya sejak dahulu menjalankan tradisi berladang. "Masyarakat adat Dayak bukan penyebab kabut asap," tegasnya.

Dayak kata dia, memiliki kearifan lokal saat membakar ladang. Siapa yang menyebabkan kebakaran asap sebenarnya harus ditelusuri. Dia mengajak Sutopo, Polda, TNI, Polri, BNPB , BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk ikut melihat bagaimana masyarakat adat Dayak bakar lahan.

"Dayak bukan asal membakar lahan. Tapi, membakar lahan dengan kearifan lokal," ucapnya.

Dia menyebut, kebiasaan berladang masyarakat adat Dayak tidak seperti orang yang membakar lahan di kota. "Kami tidak bakar lahan gambut," sebutnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti dan menyampaikan lembar aspirasi tersebut ke Sutopo. Suratnya sedang dikonsep yang nantinya akan dibawa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar TTA Nyarong ke Jakarta pada Kamis malam.

"Ini supaya Kepala BPBD bisa menyampaikan secara lisan terkait permasalahan ini," ungkapnya usai menerima aksi tersebut.

Ia berharap keberangkatan Kepala BPBD Kalbar ke Jakarta bisa menyakinkan Sutopo untuk hadir ke Kalbar sesuai keinginan masyarakat tanpa rasa kekhawatiran. Pasalnya, keamanan dijamin oleh Masyarakat Adat Dayak dan pihak aparat keamanan.

"Memang diakui sudah ada klarifikasi dari Pak Sutopo yang menyatakan bahwa pernyataannya dipelintir," sebutnya.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi