JawaPos Radar

5 Kepala Daerah di Sulsel Dapat Peringatan Soal e-KTP

31/08/2018, 11:04 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Soni Sumarsono
Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono. (Sahrul Ramadan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono memberikan perhatian serius atas progres perekaman e-KTP. Bahkan, lima kepala daerah mendapat peringatan lantaran dianggap lambat dalam merampungkan e-KTP.

Lima daerah adalah Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Enrekang. "Intinya dari segi penanganan perekaman dan pencetakan e-KTP, Sulsel termasuk prestasinya kurang menggembirakan. Karena posisinya berada di rangking lima dari bawah," kata Sumarsono di Makassar, Jumat (31/8).

Untuk progres perekaman, di Makassar mencapai 75,86 persen, Jeneponto 77,43 persen, Tana Toraja 78,95 persen, Luwu Utara 81,39 persen dan Enrekang 87,22 persen. Saat ini total pencapaian baru 89,06 persen dari 6.777.423 penduduk Sulsel wajib e-KTP. Atau baru 6.035.712 penduduk yang sudah melakukan perekaman. Artinya masih terdapat 741.711 penduduk yang belum melakukan perekaman.

"Ternyata setelah rapat ada problem pelaporan. Laporan dari kabupaten dan kota ke provinsi tidak lancar. Sehingga data di provinsi lebih rendah dari data riil di lapangan. Pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin," tegasnya.

Kota Makassar misalnya, data di lapangan sudah 87,79 persen . Semantara data yang masuk Pemprov Sulsel baru 75,86 persen. Paling parah terdapat di Kabupaten Tana Toraja. Data yang masuk baru 78,95 persen, Padahal pelaksanaan di lapangan sudah lebih 90 persen. "Soal data disepakati untuk membenahi pelaporan. Kalau jaringan rusak, memakai cara manual," tandas Sumarsono.

Ada pula penduduk yang telah melakukan perekaman, namun e-KTP belum dicetak. Rinciannya, di Makassar ada 15 ribu warga, Jeneponto 16 ribu warga, Luwu Utara 7 ribu warga, dan Enrekang 7.728 warga. Bahkan warga harus menunggu 2-4 bulan untuk pencetakan.

Logistik juga menjadi persoalan. Misalnya ketersediaan tinta serta tidak adanya anggaran. Sumarsono meminta Kabupaten dan Kota untuk melakukan penggaran lebih mengutamakan sektor ini karena berhubungan dengan pelayanan publik.

"Yang sudah siap cetak untuk segera dicetak. Nggak punya anggaran, siapkan alokasi anggaran. Korbankan anggaran lain yang tidak jelas. Yang sifatnya hura-hura dikurangi dan seterusnya. Gunakan untuk kepentingan publik, itu lebih penting. Itu menjadi prioritas di daerah ini," ujarnya.

Disdukcapil Sulsel juga diminta segera menurunkan tim ke lima Kabupaten dan Kota tersebut untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP. Sumarsono berharap e-KP dapat dituntaskan pada September mendatang. Apalagi e-KTP menjadi syarat mutlak menyalurkan hak pilih di Pemilu 2019.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up